Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mengatakan bahwa jajarannya akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada Pemerintah daerah di Sulawesi Barat dalam hal penyusunan produk hukum daerah.
Parlindungan menilai, jajarannya berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pembangunan hukum.
“Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan dan fasilitasi produk hukum” lanjut salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah Menkumham, Yasonna itu di sela-sela waktunya.
Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mengikuti rapat kelompok kerja analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Bertempat Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, kegiatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Arpan Rinaldy T. Barre.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan AEH.
“Rapat ini membahas hasil analisis dan evaluasi yang telah dikaji oleh Analis Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat” lanjutnya
Kegiatan diikuti oleh tim pokja yaitu Dr. Irsyadi Ramadhany, S.H., M.H. (Akademisi/Wakil Ketua DPW Sulawesi Barat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara), Dr. Muhammad Hasby (akademisi/ Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tomakaka), Yuswanto. SE
(Mediator Hubungan Industrial Madya pada Dinas Ketenagakerjaan Prov. Sulawesi Barat), Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Analis Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah.
Berdasarkan hasil diskusi akan dilakukan kunjungan lapangan ke beberapa sampel objek serta melakukan perbaikan terhadap laporan sementara, selanjutnya pertemuan berikutnya akan diagendakan di bulan juli.
