MAMUJU, RAKYATTA.CO — Setelah melakukan proses klarifikasi dan pemeriksaan sejumlah dokumen serta melihat langsung kondisi fisik di lapangan, pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan prosedur rehab kantor Desa Kebunsari Kec. Wonomulyo akhirnya di tutup, (02/01/20).
Hal itu ditegaskan Nirwana Natsir Asisten Ombudsman RI Sulbar, ia juga mengatakan proses rehab kantor Desa Kebunsari sudah sesuai prosedur hanya saja terkendala masalah anggaran sehingga dilakukan secara bertahap.
“Anggaran Desa Kebunsari waktu itu sekitar Rp. 761.000.000 sehingga untuk membiayai pengerjaan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur jalan desa, harus dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan hasil musrenbang dan RKPDes,” jelas Nirwana
Sebelumnya masyarakat menyampaikan aduan ke Kantor Ombudsman RI Sulbar, karena merasa tidak nyaman dengan kondisi pelayanan di kantor Desa tersebut lantaran beberapa bagian sudah tidak layak, sementara rehab yang dijanjikan oleh Kepala Desa Kebunsari tidak kunjung direalisasikan.
Nirwana juga menekankan kepada semua unit penyelenggara pelayanan publik tentang pentingnya keterbukaan informasi sehingga bisa di akses secara terbuka oleh masyarakat dengan keterbukaan tidak akan adalagi dugaan-dugaan publik yang berujung pada meja pengaduan.
Disisi lain Nirwana juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang proaktif menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik. “Warga juga harus kritis jika melihat atau merasakan pelayanan publik ada yang janggal maka penting untuk diadukan. Untuk mendorong perbaikan pelayanan publik masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam pengawasan,” tutur Nirwana
Adapun pengaduan rehab kantor Desa Kebunsari tim Ombudsman RI menyimpulkan tidak terjadi maladministrasi penyimpangan prosedur oleh pemerintah Desa Kebunsari Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar. Hal itu telah dibuktikan dengan hasil investigasi dan pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh Tim Ombudsman RI Sulawesi Barat. tutupnya
