MAMUJU TENGAH — Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah (Mateng) nomor urut satu, Dr. H. Arsal Aras dan Dr. H. Askary Anwar, kembali melanjutkan kampanye dialogis bersama masyarakat di Desa Kayu Calla dan Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Senin (30/9/2024). Kampanye ini disambut hangat oleh ratusan warga yang antusias mendengarkan gagasan dan visi pasangan calon ini.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Arsal Aras, yang didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan, H. Hasanuddin Salon, menanggapi isu yang berkembang di kalangan masyarakat terkait harga sawit yang kerap kali mengalami fluktuasi. Arsal menegaskan bahwa penanganan harga sawit tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Jika ada informasi dari pihak-pihak tertentu, termasuk calon bupati yang menyatakan mampu menangani harga sawit, kami menganggap informasi tersebut tidak benar,” ujar Arsal di hadapan warga.
Lebih lanjut, Arsal menjelaskan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang harganya ditentukan oleh pasar global, bukan oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa baik pemerintah daerah maupun pusat tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga sawit.
“Harga sawit ditentukan oleh pasar dunia, bukan oleh pemerintah. Jadi, jika ada pihak yang mengatakan bahwa mereka bisa menaikkan harga sawit jika terpilih, itu adalah informasi yang tidak benar,” tegas Arsal.
Menurutnya, salah satu solusi konkret untuk menstabilkan harga sawit, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah, adalah dengan membuka peluang bagi investor untuk membangun pabrik pengolahan sawit di wilayah tersebut. Dengan adanya pabrik, diharapkan stabilitas harga sawit dapat tercapai melalui penyerapan produksi lokal yang lebih efektif.
“Salah satu solusi untuk menstabilkan harga sawit di Mateng adalah dengan membuka ruang bagi investor untuk membangun pabrik sawit dan bekerja sama dengan pemerintah. Ini adalah langkah konkret yang kami tawarkan,” pungkas Arsal Aras.
Pasangan ARSAL-ASKARY terus melanjutkan kampanye dialogis mereka dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang realistis dan terukur, tanpa memberikan janji-janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
