MAMASA – Pemerintah Kabupaten Mamasa bergerak menyelesaikan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 204 unit kendaraan dinas, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4).
Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk membayar tunggakan tersebut. Proses penyelesaian diawali dengan pengecekan fisik kendaraan dinas melalui program Tim Pamungkas yang dilaksanakan pada 21–23 Oktober 2026.
Program Tim Pamungkas merupakan singkatan dari Percepatan Penyelesaian dan Manajemen Pembayaran Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas. Kegiatan tersebut merupakan hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Mamasa, UPTD Samsat Mamasa, dan Satlantas Polres Mamasa.
Pengecekan fisik menjadi tahapan penting sebelum pembayaran dilakukan. Petugas melakukan pencocokan antara data administrasi kendaraan dengan kondisi kendaraan yang berada di lapangan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan penertiban administrasi kendaraan dinas, khususnya terkait kewajiban perpajakan dan pengelolaan aset daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mamasa yang telah menyiapkan anggaran untuk menyelesaikan tunggakan PKB kendaraan dinas tersebut.
Menurutnya, kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan Samsat, kata dia, diperlukan agar seluruh tahapan mulai dari pendataan, pemeriksaan fisik hingga pembayaran dapat berjalan sesuai ketentuan.
Ia berharap langkah yang dilakukan Pemkab Mamasa dapat menjadi contoh bagi seluruh perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan dinas secara tertib dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Mamasa, David, mengatakan pengecekan fisik kendaraan melalui program Tim Pamungkas telah mulai dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan penyelesaian tunggakan PKB kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Mamasa.
“Pemeriksaan dan validasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi kendaraan sebelum pembayaran. Pemerintah Kabupaten Mamasa telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran tunggakan 204 unit kendaraan tersebut, dengan realisasi pembayaran direncanakan pada pekan depan,” ujar David.
Dalam pelaksanaannya, Tim Pamungkas melibatkan sejumlah pihak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pemkab Mamasa berperan dalam penyiapan data dan anggaran, sementara UPTD Samsat Mamasa melakukan proses administrasi perpajakan dan Satlantas Polres Mamasa mendukung proses pemeriksaan kendaraan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh kendaraan dinas yang masih memiliki kewajiban PKB dapat segera ditertibkan dan diselesaikan.
Penyelesaian tunggakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Langkah itu sejalan dengan misi kelima Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dengan adanya pengecekan fisik dan rencana pembayaran pada pekan depan, pemerintah berharap pengelolaan kendaraan dinas di Kabupaten Mamasa semakin tertib, transparan, serta mampu memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
