SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim, Iwan Darmawan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual pada Selasa (4/3/2025) di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim. Rapat rutin yang membahas upaya pengendalian inflasi di daerah ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. Rapat tersebut berlangsung di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan inflasi nasional berdasarkan data dari BPS per 3 Maret 2025. Ia mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Februari 2024, dan -0,47 persen secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Januari 2025.
“Tercatat deflasi di Februari 2025, namun saya melihat daya beli masyarakat masih berada dalam kategori cukup baik. Hal ini tidak perlu menjadi kekhawatiran karena kemampuan daya beli masyarakat cukup stabil,” ujar Tito Karnavian dalam arahannya.
Sementara itu, berdasarkan data yang dipaparkan oleh BPS Provinsi Kaltim, pada Februari 2025, Kalimantan Timur mengalami deflasi sebesar 0,30 persen year-on-year. Beberapa komoditi yang berkontribusi terhadap deflasi ini di antaranya adalah tarif listrik, angkutan udara, telepon seluler, dan bensin. Namun, sejumlah komoditi juga menjadi pemicu inflasi di wilayah ini, seperti emas perhiasan, beras, kopi bubuk, cabai rawit, minyak goreng, air kemasan, serta beberapa jenis makanan dan sayuran.
Gubernur Rudy Mas’ud menyoroti komoditi minyak goreng yang turut berkontribusi terhadap inflasi di Kaltim. “Minyak goreng ini perlu kita tindaklanjuti secara serius, karena Kaltim adalah produsen kelapa sawit yang menjadi bahan baku utama minyak goreng sawit. Potensi ini harus kita manfaatkan dengan baik, sebagai salah satu langkah strategis dalam menekan angka inflasi di daerah,” ungkap Rudy Mas’ud.
Lebih lanjut, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk terus memantau kondisi inflasi dan daya beli masyarakat. Ia berharap upaya pengendalian inflasi yang lebih efisien dan efektif dapat tercapai dengan memanfaatkan potensi daerah, seperti kelapa sawit, serta mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang mendukung stabilitas harga bahan pokok.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan pengendalian inflasi di Kalimantan Timur tetap terjaga, dengan perhatian khusus pada komoditi-komoditi yang memiliki dampak besar terhadap harga barang dan jasa yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
