Mamuju Tengah – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara resmi menyatakan mundur dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Barat tahun 2026. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Bupati Mamuju Tengah, H. Arsal Aras, dengan alasan utama kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan.
Sejak awal, Mamuju Tengah telah berkomitmen untuk menjadi tuan rumah Porprov 2026. Namun, realitas keuangan daerah menunjukkan perkembangan yang berbeda. “Awalnya kami berpikir tahun 2025 pendapatan daerah masih cukup untuk mengurusi Porprov. Ternyata di tahun 2026, APBD kami diproyeksikan berkurang sekitar Rp103 miliar,” jelas Bupati Arsal Aras, Jumat (10/10/2025).
Bupati Arsal Aras menekankan bahwa keputusan ini bukan tanpa pertimbangan matang. Penurunan APBD berdampak langsung pada kewajiban pemerintah, termasuk pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat yang tahun ini mencapai Rp20 miliar. “Tidak mungkin kami mengurangi anggaran BPJS lalu tetap menjalankan Porprov. Prioritas kami tetap untuk masyarakat,” tegasnya.
Mengenai venue yang telah dibangun untuk Porprov, Bupati Arsal Aras menjelaskan bahwa pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap oleh pemerintah kabupaten, dan pihak provinsi dijadwalkan untuk memberikan bantuan pada tahun berikutnya. “Sekarang ini pemprov juga mengalami pengurangan anggaran yang cukup besar, jadi tidak hanya kabupaten Mamuju Tengah yang terdampak. Data menunjukkan hampir semua kabupaten di Sulbar menghadapi pengurangan lebih dari Rp100 miliar, ditambah provinsi yang jumlahnya lebih besar lagi. Saya yakin pemprov akan mempertimbangkan apa yang kami sampaikan,” tambahnya.
Keputusan mundur ini diambil dengan segala hormat dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan pihak terkait. Bupati Arsal Aras berharap langkah ini dipahami sebagai upaya menjaga kestabilan keuangan daerah sekaligus memastikan hak-hak masyarakat, khususnya dalam layanan kesehatan, tetap terjaga.
Dengan mundurnya Mamuju Tengah dari Porprov 2026, pemerintah daerah kini fokus menata kembali prioritas anggaran agar pelayanan publik tidak terganggu, sekaligus menjaga kesiapan pembangunan olahraga di masa depan.
