POLMAN — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama PT Pupuk Indonesia menegaskan komitmen kuat dalam memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan, Pengawalan, dan Evaluasi e-RDKK Pupuk Bersubsidi, yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Jumat (25/10/2025).
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, penyuluh, hingga distributor dalam menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.
“Pemerintah daerah sangat mendukung langkah percepatan dan evaluasi e-RDKK ini. Jangan sampai ada lagi keterlambatan atau ketidaksesuaian data. Pupuk bersubsidi adalah kebutuhan pokok petani yang harus kita jaga bersama,” tegas Bupati Samsul Mahmud dalam sambutannya.
Menurutnya, keberhasilan sistem e-RDKK sangat bergantung pada keakuratan data lapangan dan tanggung jawab semua pihak dalam melakukan validasi serta pengawasan distribusi pupuk.
Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, Andi Afandi Rahman, S.T., M.Si, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat aktif dalam mendukung validasi dan percepatan data e-RDKK.
“Kami berharap kegiatan ini membuat proses penyusunan dan pengawalan e-RDKK semakin akurat dan cepat, sehingga kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi tepat waktu sesuai alokasi,” ujar Andi Afandi Rahman.
FGD berlangsung dinamis dan produktif, menghadirkan pemateri dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dan PT Pupuk Indonesia. Peserta yang terdiri atas admin e-RDKK, pengecer, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) aktif memberikan masukan penting terkait perbaikan data serta mekanisme validasi kebutuhan pupuk di tingkat petani.
Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengawasan, efektivitas distribusi, dan transparansi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar, agar tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu dan sesuai haknya.
