MAMUJU – Semangat kolaborasi dan optimisme membangun sektor kelautan dan perikanan mengemuka dalam Rapat Daring Koordinasi dan Kolaborasi yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (01/04/2026).
Rapat hybrid ini tak sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi panggung strategis menyatukan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Fokus utamanya jelas: memperkuat pembangunan berbasis data demi mendorong Sulbar yang maju dan sejahtera sejalan dengan komitmen PANCA DAYA.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan. Ia menyebut, tanpa data yang valid, program berpotensi meleset dari sasaran.
“Data yang akurat menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, forum ini juga menjadi ajang silaturahmi pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, sekaligus memperkuat sinergi lintas daerah. DKP Sulbar pun menyiapkan langkah konkret, mulai dari penyaluran bibit ikan nila hingga perbaikan kolam di Kabupaten Mamasa. Penyederhanaan proses rekomendasi KKPRL juga masuk agenda prioritas untuk membuka ruang investasi dan mempercepat layanan publik.
Di sisi lain, masing-masing kabupaten memaparkan program unggulan sekaligus tantangan yang dihadapi pada 2026.
Kabupaten Pasangkayu mendorong pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dan bioflok air tawar, namun masih terbentur kebutuhan alat tangkap dan birokrasi perizinan. Mamuju Tengah fokus pada budidaya nila, tetapi dihantam penurunan produksi rumput laut akibat hama penyu serta minimnya minat generasi muda.
Sementara itu, Kabupaten Mamuju memperkuat sektor perikanan tangkap dan budidaya, sedangkan Polewali Mandar memperluas program kampung nelayan serta Gerakan Pangan Mandiri. Kabupaten Majene menyoroti pentingnya perlindungan nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan pengadaan Unit Pengolahan Ikan, namun terkendala layanan dokumen kapal yang masih terpusat di Mamuju.
Sejumlah isu strategis pun mencuat dalam diskusi. Mulai dari rumitnya proses perizinan KKPRL, rendahnya regenerasi nelayan, serangan hama penyu, hingga kenaikan harga ikan yang berdampak pada inflasi daerah.
Tak kalah krusial, perbedaan data antara kabupaten dan provinsi menjadi sorotan serius. Ketidaksinkronan ini dinilai berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan.
Sebagai langkah konkret, seluruh DKP kabupaten diminta segera menyusun dan menyerahkan data rinci terkait kapal, alat tangkap, produksi, hingga potensi wilayah. Pemerintah provinsi juga mendorong komunikasi intensif untuk mempercepat sinkronisasi program.
Usulan strategis dari daerah akan ditindaklanjuti di tingkat provinsi, bahkan diteruskan ke pemerintah pusat. Sosialisasi tata ruang laut serta penguatan koordinasi lintas sektor juga akan terus digencarkan.
Menutup kegiatan, Safaruddin menegaskan bahwa kunci keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan terletak pada kolaborasi yang solid.
“Sinergi yang kita bangun hari ini adalah fondasi untuk masa depan Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera. Dengan data yang akurat dan koordinasi yang kuat, saya optimistis program berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
