MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi mencapai puncak pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat, 10 April 2026. Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama jajaran pemangku kepentingan daerah dan pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Sulbar, Amujib, menyampaikan bahwa seluruh tahapan Musrenbang telah berjalan optimal hingga memasuki tahap final.
“Pada hari ini kita telah sampai pada acara puncak Musrenbang RKPD Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Amujib.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan Musrenbang mengacu pada berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting dalam menyepakati isu strategis pembangunan daerah, mulai dari identifikasi permasalahan, penetapan prioritas, arah kebijakan, hingga program kegiatan lengkap dengan indikator kinerja dan target capaian tahun 2027.
“Tujuan akhirnya adalah menyempurnakan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir yang akan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan melalui Peraturan Gubernur,” jelasnya.
Musrenbang RKPD 2027 turut menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, di antaranya Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, serta Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas.
Peserta yang terlibat berasal dari berbagai unsur, baik secara luring maupun daring, meliputi anggota DPR RI dan DPD RI dapil Sulbar, Forkopimda, pemerintah kabupaten, DPRD, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga media.
Sebelumnya, rangkaian Musrenbang telah diawali dengan desk urusan pada 6 April 2026 yang membahas dukungan daerah terhadap 110 indikator outcome prioritas nasional pada 33 bidang pemerintahan. Dilanjutkan desk usulan pada 7 April yang mengkaji 60 usulan program dari enam kabupaten.
Pada 8 April, forum indikator makro menetapkan tujuh indikator utama pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, penurunan emisi gas rumah kaca, serta indeks kualitas lingkungan hidup.
Selanjutnya, Forum Bupati Sulbar pada 9 April menjadi wadah pembahasan isu strategis lintas daerah serta sinkronisasi usulan program kabupaten.
Dari seluruh tahapan tersebut, disepakati tema pembangunan Sulbar tahun 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Infrastruktur, Investasi, SDM, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Terintegrasi Antar Pusat dan Daerah.”
Untuk mewujudkan tema tersebut, ditetapkan dua tujuan utama. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan target mencapai 6,20 persen pada 2027. Sasaran pendukungnya mencakup peningkatan produktivitas sektor pertanian, investasi daerah, tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, serta penguatan ketahanan terhadap risiko bencana.
Kedua, menekan angka kemiskinan dan ketimpangan secara inklusif dengan target berada pada kisaran 8,82 hingga 8,13 persen. Upaya ini didukung melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, penguatan kemandirian desa, serta peningkatan kualitas kehidupan demokrasi masyarakat.
Pada momentum tersebut, juga dirangkaikan peluncuran program “Menyapa Posyandu” oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten atas capaian kinerja pembangunan 2025, serta penyerahan simbolis kerja sama dengan Tsinghua University China kepada alumni Digital Leadership Academy 2025.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara berkelanjutan.
