MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar exit meeting bersama tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Barat di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (4/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD).
Pelaksanaan exit meeting tersebut menjadi tahapan akhir dari rangkaian pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025. Dalam forum itu, tim BPK RI menyampaikan sejumlah catatan strategis serta rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam arahannya menegaskan pentingnya komitmen seluruh OPD untuk merespons hasil pemeriksaan secara serius, cepat, dan tepat waktu. Ia menekankan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus secara kolektif dan terintegrasi.
“Seluruh OPD harus memiliki keseriusan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini. Ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya kita memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suhardi Duka menyebut bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian dari misi utama pemerintah daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRD Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, menyatakan kesiapan jajarannya dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur serta pengelolaan anggaran.
“Kami siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi, khususnya yang menyangkut kegiatan fisik dan pengelolaan anggaran di sektor infrastruktur,” ujarnya.
Kehadiran jajaran PUPRD dalam exit meeting ini juga menjadi bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Exit meeting ini sekaligus menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Sulbar diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
