MAMUJU — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat merespons arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang disampaikan dalam apel virtual lingkup Pemprov Sulbar, Senin (4/5/2026). Langkah tegas langsung diambil dengan menekankan komitmen penghapusan praktik pungutan liar (pungli) di seluruh lini pelayanan publik.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun di luar ketentuan resmi, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pelayanan pajak di seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat.
Menurutnya, petugas yang berada di garis depan pelayanan, terutama front office Samsat, memiliki peran strategis dalam membentuk citra pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, integritas dan profesionalisme menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Utamanya kita yang ada di front office, jangan lakukan pungutan iuran apa pun dari semua pihak dalam pelayanan publik. Kita adalah abdi negara, tugas kita melayani, bukan meminta imbalan,” tegas Abdul Wahab.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghadirkan pelayanan yang humanis dan sepenuh hati sebagai bentuk tanggung jawab aparatur negara. Pelayanan publik, kata dia, harus menjadi ruang membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Layani masyarakat dengan baik, layani dengan sepenuh hati. Ini adalah tantangan kita sebagai abdi negara, sebagai pelayan publik dan pejabat publik,” lanjutnya.
Selain menyoroti integritas pelayanan, Abdul Wahab turut mengungkap kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Penurunan signifikan pada sektor pajak rokok dan bahan bakar menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama.
Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran Bapenda, khususnya para kepala UPTD pelayanan pajak, untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan usai pelaksanaan apel virtual yang diikuti oleh pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tenaga paruh waktu di lingkungan Bapenda Sulbar.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus menghadirkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.
Melalui komitmen ini, Bapenda Sulbar memastikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan profesional terus dikedepankan, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah.
