MAMUJU – Pemerintah Kabupaten Mamuju kembali mencatatkan langkah progresif dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kabupaten Mamuju menjadi daerah pertama di Provinsi Sulawesi Barat yang mengimplementasikan Sistem Informasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (SIEKD), sebuah platform digital yang dirancang untuk menyajikan data ekonomi dan fiskal daerah secara terpadu dan real time.
Hal tersebut terungkap dalam audiensi antara Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat, Syakran Rudy, yang berlangsung di ruang kerja Bupati Mamuju, Senin (15/6/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju H. Irwan Idris, S.Pi., M.Si., beserta jajaran tim Kanwil DJPb Sulawesi Barat.
Sistem Informasi Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan dashboard digital yang mengintegrasikan berbagai data strategis terkait kondisi ekonomi dan fiskal daerah. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau realisasi APBD, perkembangan indikator ekonomi, kondisi fiskal daerah, hingga berbagai informasi pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menyambut baik penyerahan sistem tersebut dan menilai kehadiran platform digital ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kita tidak ingin menjadi daerah yang keuangannya hanya mengendap di rekening tanpa dimanfaatkan secara maksimal. Dengan dashboard ini, kita bisa melihat secara langsung bagaimana realisasi dan penyerapan anggaran seluruh perangkat daerah secara real time,” ujar Sutinah.
Menurutnya, selama ini laporan realisasi keuangan memang telah diterima secara berkala dari BPKAD. Namun dengan sistem yang terintegrasi tersebut, posisi keuangan daerah dapat dipantau setiap saat sehingga memudahkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang realisasinya telah sesuai target maupun yang masih rendah.
Sutinah juga menyoroti fenomena penyerapan anggaran yang kerap menumpuk di akhir tahun. Ia berharap sistem baru ini mampu mendorong disiplin perangkat daerah dalam melaksanakan program dan membelanjakan anggaran sesuai target kas yang telah direncanakan sejak awal.
“Jangan sampai realisasi anggaran baru dikejar di penghujung tahun. Sistem ini akan membantu kita melakukan pengawasan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Mamuju menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil DJPb Sulawesi Barat yang terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Ia optimistis sistem berbasis data tersebut akan memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat, Syakran Rudy, menjelaskan bahwa penyerahan Sistem Informasi Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan berbasis data.
Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi dan fiskal yang semakin kompleks, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia. Karena itu, sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan.
“Melalui sistem ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan fiskal daerah secara lebih utuh sehingga setiap kebijakan yang diambil semakin efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ungkap Syakran.
Penyerahan Sistem Informasi Ekonomi dan Keuangan Daerah ini sekaligus menjadi bukti komitmen berkelanjutan Kanwil DJPb Sulawesi Barat dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas fiskal, memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
