MAMUJU – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, menegaskan komitmen penuh jajaran Polri untuk mengawal dan menyukseskan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) serta berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Andi Depu, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
Rakerpim yang dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah, pimpinan OPD, serta sejumlah pejabat pusat itu menjadi forum strategis untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSN maupun program prioritas daerah yang sedang berjalan di Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulbar menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Polda Sulbar siap memberikan dukungan penuh melalui pengamanan dan pengawalan terhadap seluruh kebijakan pemerintah agar berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran.
“Polri, khususnya Polda Sulbar, siap berdiri di depan untuk mendukung dan mengamankan setiap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sinergi seluruh elemen pemerintahan di Sulbar harus berjalan sebagai satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan,” tegas Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta.
Rakerpim tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Kabinda Sulbar, Kasrem 142/Tatag, para bupati se-Sulbar, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
Selain membahas evaluasi pembangunan, forum ini juga menandai dua agenda penting yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum. Pertama, pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang resmi dimulai oleh Gubernur Sulbar bersama Deputi BPS RI. Program sensus ini akan melibatkan sekitar 1.300 hingga 1.400 petugas lapangan lokal guna mendata struktur ekonomi daerah dan perkembangan UMKM.
Untuk menjamin keamanan dan mencegah penipuan, seluruh petugas resmi akan dilengkapi rompi, tanda pengenal, serta QR Code yang dapat diverifikasi masyarakat.
Agenda kedua adalah penandatanganan nota kesepahaman Program “Posyandu Beribadah” antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulbar. Program ini difokuskan pada percepatan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan kesehatan dan keagamaan yang terintegrasi.
Dalam laporannya, Kepala Bapperida Sulbar menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah kini diperkuat melalui kerangka Pancadaya yang mengintegrasikan program nasional dan daerah untuk mewujudkan tiga target utama, yakni menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Beberapa program prioritas yang menjadi fokus bersama antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan beras dan pengendalian inflasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI memberikan apresiasi atas berbagai capaian Sulbar, termasuk penghargaan sebagai TPID Berkinerja Terbaik Tahun 2025 dan peringkat terbaik nasional dalam kategori penurunan tingkat pengangguran. Inflasi Sulbar pada Mei 2026 juga tercatat berada di bawah rata-rata nasional.
Melalui Rakerpim Semester I Tahun 2026 ini, Polda Sulbar bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda memperkuat komitmen untuk terus bersinergi dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan. Evaluasi dan tindak lanjut akan dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh program berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
