MAMUJU – DPRD Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan agenda strategis daerah dengan menggelar rapat kerja Badan Musyawarah (Bamus) guna menyusun jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, DPRD juga mempersiapkan tahapan Panitia Pemilihan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat agar seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran Sekretariat DPRD Sulbar, Rabu (22/7/2026), dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua I Suraidah Suhardi dan Wakil Ketua II Munandar Wijaya.
Turut hadir Anggota DPRD Sulbar Abdul Rahim dan Haluddin, Sekretaris DPRD Sulbar Arianto, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sahrin Salatung, Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran Yulhabianto, Kepala Bagian Protokol Azikin Hidayat, Kasubid BPKPD Amir Hamzah, serta jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut, Badan Musyawarah menyusun agenda kerja DPRD secara sistematis sebagai pedoman pelaksanaan berbagai kegiatan kelembagaan. Penyusunan jadwal pembahasan KUA-PPAS 2027 dinilai menjadi langkah krusial dalam memastikan proses penyusunan anggaran daerah berjalan tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pembahasan mengenai persiapan Panitia Pemilihan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat juga menjadi fokus utama. DPRD berkomitmen memastikan seluruh tahapan pemilihan berlangsung tertib, profesional, dan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga dapat menghasilkan proses demokrasi yang berkualitas.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, menegaskan bahwa rapat Badan Musyawarah memiliki peran strategis dalam menentukan arah agenda kerja DPRD selama beberapa waktu ke depan.
“Rapat Bamus ini menjadi bagian dari upaya DPRD untuk menyusun agenda kerja yang terencana, sehingga pembahasan KUA-PPAS Tahun 2027 dan seluruh tahapan pemilihan calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat dapat berlangsung tepat waktu, tertib, dan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Amalia.
Ia berharap hasil rapat tersebut menjadi pedoman bagi seluruh alat kelengkapan dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal.
“Melalui rapat Badan Musyawarah ini, kami berharap seluruh agenda DPRD dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi, serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Barat,” tutupnya.
Pelaksanaan rapat kerja Badan Musyawarah ini sekaligus menunjukkan komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Langkah tersebut juga selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
