MAMUJU — Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai dampak fenomena El Nino menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, bersama Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), usai pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Darurat Bencana Cuaca Ekstrem Kekeringan dan Karhutla Dampak El Nino di Lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi akibat kondisi cuaca ekstrem, khususnya kekeringan berkepanjangan dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menyampaikan, kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya mengandalkan satu instansi.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda perlu memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sistem komunikasi serta mekanisme respons cepat apabila terjadi kondisi darurat di lapangan.
“Kesiapsiagaan harus terus dijaga, baik melalui pemantauan kondisi wilayah, penguatan koordinasi, kesiapan sumber daya maupun respons cepat apabila terjadi keadaan darurat,” tegas Yasir Fattah.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka agar seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Kondisi kekeringan dan ancaman Karhutla membutuhkan perhatian khusus karena dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi hingga ketersediaan air bagi warga.
Karena itu, BPBD Sulbar mendorong penguatan pemantauan wilayah yang dinilai rawan, terutama pada kawasan yang memiliki potensi mengalami kekeringan maupun kebakaran lahan.
Dalam diskusi bersama Bupati Mamuju dan Forkopimda, turut dibahas pentingnya koordinasi lintas sektor sehingga setiap potensi kejadian dapat diantisipasi sejak dini.
Yasir Fattah menegaskan, BPBD Sulbar siap memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk ketika dibutuhkan respons terhadap kejadian darurat.
“Kolaborasi menjadi kunci. Ketika seluruh unsur bergerak dengan komunikasi yang baik dan langkah yang terukur, maka risiko dan dampak bencana dapat ditekan,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga diharapkan terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca yang kering.
Dengan penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemkab Mamuju dan Forkopimda, kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan Karhutla diharapkan semakin optimal.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan masyarakat serta mempercepat penanganan apabila ancaman bencana akibat cuaca ekstrem dan dampak El Nino benar-benar terjadi.
