MAMUJU — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar rapat kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah mitra terkait. Rapat berlangsung di Ruang Komisi IV Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (1/9/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan sesuai perencanaan, baik dari sisi serapan anggaran, capaian program maupun penyelesaian berbagai kendala yang masih ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Sulbar juga telah melakukan evaluasi bersama sejumlah mitra kerja, termasuk membahas pelaksanaan anggaran pada sektor kesehatan. Dalam evaluasi tersebut, legislatif menekankan agar penggunaan anggaran tidak sekadar mengejar realisasi administrasi, tetapi harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pengelolaan anggaran diharapkan semakin efektif sehingga peningkatan pelayanan kesehatan dapat benar-benar dirasakan masyarakat Sulawesi Barat.
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Memasuki rapat lanjutan, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim kembali menegaskan pentingnya percepatan terhadap program-program yang hingga kini belum berjalan secara optimal.
Menurut Abdul Rahim, sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menjadi prioritas untuk segera direalisasikan. Di antaranya bantuan hibah, bantuan sosial serta program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
“Yang kita minta adalah agar seluruh program segera diakselerasi, sehingga masyarakat yang memang berhak menerima bisa segera memanfaatkannya,” ujar Abdul Rahim.
Selain sektor bantuan masyarakat, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Penambahan penghasilan bagi kepala desa dan aparat desa diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kesejahteraan aparatur, tetapi turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komisi IV mendorong agar kebijakan tersebut memiliki kontribusi nyata dalam mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting serta penguatan pelayanan posyandu di tingkat desa.
Sorotan juga diberikan terhadap sektor ketenagakerjaan. Komisi IV menilai masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum berjalan maksimal, termasuk program padat karya yang dinilai memiliki kaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, pelaksanaan program padat karya diminta tetap mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan agar manfaat ekonomi yang diharapkan dapat segera dirasakan masyarakat.
Sementara di bidang kepemudaan dan olahraga, Komisi IV mendorong percepatan sejumlah kegiatan yang masih tersisa. Seluruh program diharapkan dapat diselesaikan sesuai target dan tidak mengalami penumpukan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Abdul Rahim menegaskan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD 2026 bukan semata-mata untuk melihat seberapa besar anggaran telah terserap. Lebih dari itu, DPRD ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.
“Kita harapkan memasuki triwulan keempat tidak ada kegiatan yang menumpuk sampai akhir tahun. Seluruh program harus segera dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan evaluasi tersebut, Komisi IV DPRD Sulbar berharap seluruh mitra kerja dapat segera melakukan langkah percepatan terhadap program yang masih tertunda. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan APBD 2026 mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor.
