MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama PT PLN terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil. Pada 2026, pembangunan program Listrik Desa (Lisdes) ditargetkan menjangkau 84 lokasi di berbagai kabupaten di Sulawesi Barat, sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Manager PT PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar, Heryanto Sampealang, di ruang kerja Gubernur Sulbar, Kamis (8/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, Bujaeramy Hassan, beserta jajaran terkait.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa rasio elektrifikasi Sulawesi Barat masih berada di kisaran 90,94 persen. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan PLN untuk memperluas jangkauan jaringan listrik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit diakses.
Heryanto Sampealang menjelaskan, dari 84 lokasi yang menjadi target pembangunan Lisdes pada 2026, terdapat empat desa yang sama sekali belum memiliki jaringan listrik PLN. Keempatnya adalah Desa Ulumambi dan Sikamase di Kecamatan Bambang, Desa Pangandaran di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, serta Desa Siraun di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju.
Sementara itu, lokasi lainnya merupakan desa yang telah memiliki jaringan listrik, tetapi masih terdapat dusun yang belum menikmati akses listrik PLN.
Meski demikian, pembangunan jaringan listrik di sejumlah wilayah menghadapi berbagai kendala. Kondisi jalan yang rusak dan ekstrem menyulitkan pengangkutan material ke lokasi proyek. Selain itu, sejumlah jalur jaringan listrik direncanakan melintasi kawasan hutan lindung sehingga membutuhkan proses perizinan dari Kementerian Kehutanan.
“Kami membutuhkan dukungan Gubernur dan Bupati melalui Dinas PUPR dan DLHK untuk memperlancar distribusi material serta membantu percepatan perizinan melintasi kawasan hutan,” ujar Heryanto dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi hal itu, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan salah satu fondasi penting dalam pelaksanaan program Panca Daya, khususnya untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat sinergi dengan PLN dan pemerintah kabupaten agar berbagai hambatan pembangunan dapat ditangani secara terkoordinasi. Dengan demikian, perluasan akses listrik di daerah terpencil diharapkan dapat berjalan sesuai rencana.
Selain pembangunan Lisdes, pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan PLTS Super Sun di sejumlah pulau di Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju. Wilayah kepulauan yang berpenduduk sekitar 2.802 jiwa itu menjadi salah satu perhatian dalam upaya pemerataan energi, terutama bagi masyarakat yang masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas terbatas.
Pemanfaatan energi surya di Kepulauan Balabalakang diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan listrik sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Letak wilayah tersebut yang strategis dan berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur kawasan.
Gubernur Suhardi Duka turut menyoroti persoalan kekurangan daya listrik di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju. Kebutuhan listrik masyarakat di pulau tersebut diharapkan segera mendapatkan solusi melalui peningkatan kapasitas pembangkit maupun penguatan jaringan sesuai kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PLN dan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pelaksanaan program sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala teknis.
Menurutnya, pembangunan Lisdes perlu berjalan beriringan dengan program bantuan penyambungan listrik bagi rumah tangga miskin agar manfaat pembangunan ketenagalistrikan dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, memaparkan program PELITA Sulbar, yang mendorong percepatan akses listrik melalui dukungan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha di Sulawesi Barat.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Pejabat Fungsional Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi dan Marwazi Abdullah.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah dan PLN diharapkan mampu mempercepat pembangunan jaringan listrik di 84 lokasi sasaran, mengatasi kendala akses jalan dan perizinan kawasan hutan, serta meningkatkan pelayanan kelistrikan di Pulau Karampuang dan Kepulauan Balabalakang.
Pemerataan listrik bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan langkah penting untuk membuka akses pendidikan, menggerakkan perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Barat.
