MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Barat periode 2026–2031 dalam upaya memperkuat toleransi, mencegah konflik sosial, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Pengukuhan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Penguatan Program Ekosistem Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Senin (19/10/2026), di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar.
Kegiatan mengusung tema “Otoritas Keberagaman dan Tantangan Kerukunan di Era Digital”. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, Ketua Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet, serta sejumlah tokoh lintas agama.
Kepengurusan FKUB Sulbar periode 2026–2031 dipimpin Nur Salim Ismail. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Suhardi Duka juga menerima penghargaan dari Asosiasi FKUB Indonesia atas kontribusinya dalam menjaga stabilitas daerah di tengah keberagaman masyarakat.
Dalam arahannya, Suhardi Duka menekankan pentingnya mengedepankan langkah pencegahan konflik melalui dialog, komunikasi, dan penguatan persatuan. Menurutnya, keberagaman suku dan agama di Sulawesi Barat merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat yang harus dirawat bersama.
Sikap saling menghormati, keterbukaan dalam berkomunikasi, serta kerja sama seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan dan mencegah munculnya konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, menegaskan bahwa FKUB memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial.
“FKUB diharapkan terus memperkuat dialog lintas agama, membangun komunikasi yang baik, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat agar kerukunan tetap terjaga,” ujar Darwis.
Ia menambahkan, Kesbangpol Sulbar berkomitmen mendukung sinergi antara pemerintah daerah, FKUB, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat guna memperkuat nilai toleransi serta menjaga stabilitas keamanan dan sosial di Sulawesi Barat.
Menurutnya, penguatan kerukunan juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Di era digital, arus informasi yang begitu cepat harus diimbangi dengan sikap bijak, komunikasi yang sehat, dan tanggung jawab bersama agar perbedaan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman maupun konflik.
Melalui pengukuhan pengurus FKUB periode 2026–2031 ini, diharapkan program kerja organisasi dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sinergi lintas agama yang semakin kuat diharapkan mampu menjadikan Sulawesi Barat sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
