MAMUJU, RAKYATTA — Anggaran pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 kabupaten Mamuju telah disepakati bersama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mamuju dengan Pemkab Mamuju sebesar Rp 8 Miliar.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Mamuju melalui WhatsApp, Jumat (4/10/2019). Tarik ulur besaran anggaran pengawasan pemilu sempat berlangsung alot sebab ketersediaan anggaran Pemkab Mamuju yang terbatas
“Kami sudah sepakat dengan Pemkab Mamuju diangka 8 M, proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD, red) akan segera kami laksanakan,” ungkap Rusdin
Tawar menawar Anggaran pengawasan pilkada Mamuju 2020 pun sempat berlangsung lama, sebelumnya Pemkab Mamuju menawarkan angka Rp 7,5 M untuk Bawaslu Sulbar namun hasil pertemuan terakhir Bawaslu Mamuju dengan Pemkab Mamuju pada 3 oktober lalu menyepakati angka Rp 8 M dalam pengawasan Pilkada 2020
“Hasil pertemuan terakhir diangka Rp 8 Miliar itu. Idealnya anggaran pengawasan itu 40 persen dari anggaran penyelenggara yang diperoleh KPU. Jadi kalau KPU Rp 28 M kita mestinya diangka Rp 11,5 M. Tapi kami juga memahami kondisi kuangan daerah yang katanya defisit,” tutur Rusdin
“Dengan anggaran Rp 8 M ini kami di Bawaslu agak lega dalam melaksanakan operasional pengawasan, jika sebelumnya kami terpaksa harus memangkas banyak item kegiatan kini hanya beberapa saja. Analoginya jika sebelumnya kami pangkas 5 item kegiatan kini hanya 3 item kegiatan yang kami pangkas untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut,” tambah Rusdin.
Adapun item kegiatan pengawasan yang terpaksa harus dipangkas menurut ketua Bawaslu Mamuju ialah kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif masyarakat. “Ya ini terpaksa kami minimalkan disebabkan keterbatasan anggaran itu,” pungkasnya
