MAMUJU – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Barat menjadi perhatian serius Polda Sulbar dan Pertamina. Untuk mengatasi persoalan tersebut, kedua pihak membahas strategi penanganan, penguatan pengawasan distribusi, hingga rencana pembentukan tim gabungan guna mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM).
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan strategis antara Kapolda Sulbar Irjen Pol Totok Suharyanto dan jajaran Pertamina Regional Sulawesi di Ruang Tamu Kapolda Sulbar, Senin (26/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Executive General Manager Regional Sulawesi mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan Polda Sulbar. Ia menjelaskan, antrean BBM dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk situasi global dan konflik internasional. Di Sulawesi Barat, antrean didominasi kendaraan berbahan bakar solar karena wilayah ini menjadi jalur perlintasan utama angkutan barang.
Pertamina mengaku telah menambah jalur pelayanan Pertalite dan berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan BBM di lapangan. Namun, pengawasan distribusi dinilai perlu diperkuat karena masih ditemukan dugaan penyimpangan, termasuk pengisian solar tanpa surat rekomendasi resmi.
“Kami melihat masih terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penyimpangan. Untuk itu, kami siap bersinergi dengan Polda Sulbar melakukan pengecekan data bersama serta memperkuat pengawasan lewat satgas gabungan,” ungkap perwakilan Pertamina.
Menanggapi persoalan tersebut, Kapolda Sulbar Irjen Pol Totok Suharyanto menegaskan perlunya langkah konkret untuk mengurai antrean sekaligus mencegah pembelian berulang dan penyalahgunaan distribusi BBM.
Kapolda juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap penerapan aturan pembatasan pengisian BBM, termasuk ketentuan maksimal satu kali sehari, agar pelaksanaannya lebih efektif dalam mencegah potensi penyimpangan.
“Kami mengusulkan pembentukan tim gabungan untuk melakukan pengawasan ketat. Tim ini akan menyiapkan personel dan menentukan sasaran operasi guna mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM,” tegas Totok Suharyanto.
Menurut Kapolda, hasil pemantauan dalam dua hari terakhir menunjukkan antrean di sejumlah SPBU mulai tidak terlihat. Kondisi tersebut menjadi indikasi awal membaiknya situasi, meskipun pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
Polda Sulbar mengimbau masyarakat agar tetap tertib saat mengantre dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Masyarakat juga diharapkan turut mendukung pengawasan dengan melaporkan dugaan penyimpangan distribusi BBM melalui saluran pengaduan resmi.
Selain membahas persoalan BBM, Kapolda Sulbar turut memaparkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Penanganan kasus narkoba di Sulawesi Barat disebut telah mencapai 80 persen.
Polda Sulbar juga terus memetakan potensi gangguan keamanan lainnya, mulai dari konflik di sektor pertambangan yang melibatkan pihak luar, pencurian sawit di wilayah setempat, hingga pengamanan aksi unjuk rasa agar berlangsung kondusif.
Sinergi antara kepolisian dan Pertamina diharapkan mampu memperkuat pengawasan distribusi BBM, menekan potensi penyimpangan, serta menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat dan kelancaran aktivitas transportasi di Sulawesi Barat.
