Mamuju – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat persiapan pelaksanaan aksi Gerakan Indonesia ASRI dan monitoring pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Barat, Minggu (25/10/2026). Rapat ini bertujuan memastikan kesiapan perangkat daerah dalam mendukung kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI bersama Kementerian Pertanian RI pada 26–29 Oktober 2026.
Rapat dipimpin oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, dengan membahas kesiapan pemerintah daerah, pemenuhan kebutuhan data, serta koordinasi lintas perangkat daerah menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sejumlah hal yang menjadi pembahasan meliputi permintaan data terkait Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kerja sama antardaerah untuk komoditas cabai, program bantuan kawasan cabai dari Kementerian Pertanian, serta pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Selain itu, rapat membahas persiapan agenda dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tim selama berada di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam arahannya, M. Natsir menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapan seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta didukung data dan informasi yang akurat.
“Koordinasi dan kesiapan seluruh perangkat daerah menjadi kunci dalam mendukung kelancaran kegiatan ini. Kami berharap setiap perangkat daerah dapat menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, sehingga pelaksanaan monitoring pengendalian inflasi dan aksi Gerakan Indonesia ASRI dapat berjalan optimal,” ujar Natsir.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Pangan Daerah, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
Melalui rapat persiapan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan terpenuhi, sebagai bagian dari upaya mendukung pengendalian inflasi daerah dan menyukseskan Gerakan Indonesia ASRI.
