Mamuju — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 melalui partisipasi aktif pada kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR), yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu, 29 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Manakarra Kantor BPS Sulbar ini mengusung tema “Kolaborasi dan Koordinasi Menuju SE2026 untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di Sulawesi Barat.” Forum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menghadirkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan rekonsiliasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Suhardi Duka, yang mendorong pembangunan ekonomi berbasis data serta tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif.
Dalam kegiatan tersebut, DPMPTSP Sulbar diwakili oleh Nana Puji Lestari yang menegaskan kesiapan instansinya dalam menyukseskan SE2026. Ia menilai, data hasil sensus ekonomi memiliki peran penting sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Data Sensus Ekonomi yang dihasilkan BPS memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan SE2026,” ujar Nana.
Forum ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi strategis, di antaranya BPS Provinsi Sulawesi Barat, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palu, Bank Indonesia, serta Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat. Para narasumber memaparkan pentingnya integrasi data usaha, tantangan pengelolaan data sektoral, serta dukungan kebijakan dalam meningkatkan kualitas data ekonomi daerah.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, menekankan bahwa data yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Selain itu, data juga berperan sebagai acuan strategis dalam penyusunan perencanaan, integrasi program, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Kegiatan rekonsiliasi ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah, lembaga, serta organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pemutakhiran data usaha yang tergabung dalam SBR. Data tersebut menjadi basis utama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Sejumlah perwakilan instansi turut hadir dalam kegiatan ini, mulai dari unsur TNI/Polri, instansi vertikal kementerian, hingga OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Sebagai penutup, seluruh peserta kegiatan melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan SE2026. Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi dan kesiapan seluruh pihak dalam mewujudkan data ekonomi yang terintegrasi, akurat, dan berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang inklusif dan berkelanjutan.
