DPRD Mamuju Gelar RDP dengan GMNI

Mamuju – Gabungan Komisi DPRD Mamuju menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Aspirasi Gedung DPRD Mamuju, Selasa (31/1/23).

Ketua GMNI Cabang Mamuju, Darson mengatakan, selain infrastruktur, persoalan Sarana dan Prasarana (Sarpras) pendidikan serta pemerataan guru perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, masih banyak pelajar yang harus mengikuti proses belajar ditengah keterbatasan fasilitas.

“Begitu pula dengan pemerataan guru, ada beberapa daerah yang gurunya harus mengajar beberapa kelas, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal,” kata Darson.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju, Djalaluddin Duka tidak menampik hal tersebut, menurutnya masih ada beberapa sekolah yang belum mendapatkan bantuan rehabilitasi, lantaran anggaran pemerintah daerah yang sangat terbatas.

“Persoalan ini memang perlu menjadi perhatian, saya juga sudah melakukan peninjauan ke sekolah-sekolah, proses perbaikan tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kami berproses perlahan, dan ini juga perlu mendapatkan intervensi khusus dari anggota dewan,” ujar Djalaluddin.

Terkait pemerataan guru, Djalaluddin mengungkapkan, pemerintah telah mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru di Mamuju, melalui pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berharap, pengangkatan PPPK dapat berpengaruh terhadap pemerataan guru di Mamuju.

“Di 2022 pemerintah daerah mengangkat 600 tenaga PPPK guru, tahun ini juga rencana akan diangkat 600 tenaga guru PPPK, ini upaya kami untuk memenuhi kebutuhan guru di Mamuju, sehingga bisa melakukan pemerataan,” ujar Djalaluddin.

Wakil Ketua I DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta mengungkapkan, persoalan kondisi bangunan beberapa sekolah yang membutuhkan rehabilitasi perlu menjadi perhatian khusus. Menurutnya, penganggaran rehab bangunan sekolah sebelumnya tidak bisa dilakukan dengan maksimal, karena adanya bencana covid-19 serta refokusing anggaran.

“Refokusing anggaran juga ikut memberikan dampak pada penganggaran pendidikan, sehingga kami berharap tahun ini dan selanjutnya tidak ada lagi bencana, sehingga persoalan pemerataan fasilitas sekolah bisa dilakukan secara bertahap,” tandas Syamsuddin. (adv)