MAMUJU – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri, bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi dan Sekretaris DPRD Arianto, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulbar Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (10/4/2026).
Kegiatan strategis tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Harsinah Suhardi. Musrenbang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Infrastruktur, Investasi, SDM dan Pengelolaan SDA yang Terintegrasi antara Pusat dan Daerah.”
Forum ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari kontribusi legislatif dalam penyusunan RKPD 2027. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi secara maksimal dalam perencanaan pembangunan.
“DPRD hadir untuk memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Amalia.
Ia mengungkapkan, terdapat lima prioritas utama yang menjadi fokus DPRD Sulbar, yakni peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata lokal.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang tepat sasaran, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Amalia mengungkapkan bahwa DPRD Sulbar telah menyerahkan sebanyak 5.772 usulan kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan penyusunan RKPD 2027. Usulan tersebut merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh seluruh anggota DPRD.
Adapun rinciannya meliputi 685 usulan di bidang pemerintahan, 1.700 usulan di bidang ekonomi dan keuangan, 789 usulan di bidang pembangunan, serta 2.598 usulan di bidang kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, seluruh usulan tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap Musrenbang ini melahirkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan mampu menjawab berbagai tantangan ke depan,” ujarnya.
Kehadiran pimpinan DPRD dalam Musrenbang ini menjadi bukti komitmen kuat lembaga legislatif dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah agar berjalan sinergis dengan pemerintah daerah.
Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju, inklusif, dan sejahtera di masa mendatang.
