MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menghadiri Pembukaan Orientasi atau Pembekalan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Masa Jabatan 2019-2024. Yang bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BPSDM) Prov Sulbar, Selasa 17 September 2019.
Hadir, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Kepala BPSDM Pemprov Sulbar DR Yakop F Solon, Dandim 1418/Mamuju, Kolonel Inf Suyitno S, Ip, ketua DPRD Mamuju Aswar Ansari Habsi dan para anggota DPRD Kabupaten Mamuju Masa Bakti 2019 – 2024.
Mengawali sambutannya, kepala BPSDM Pemprov Sulbar DR Yakop F Solon, mengatakan, Dasar Hukum Penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, bahwa Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Orientasi/Pembekalan bagi Anggota DPRD Kabupaten.
“Kita ingin mengenalkan, tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan NKRI, serta Meningkatkan pemahaman tentang Ideologi Negara, Konstitusi, Semangat Patriotisme dan Wawasan Kebangsaan,”ujarnya.
Sementara, itu ditempat yang sama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, dalam sambutannya, mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dalam Pasal 1 angka 4.
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, dengan kata lain dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, DPRD merupakan mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah. Sebagai salah penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diyakini oleh rakyat. baik untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan yang diamanatkan, memiliki kemampuan dan kompetensi serta integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan komitmen penuh, serta selalu menjunjung niat baik, kesetiaan, dan kejujuran,” kata Ali Baal Masdar.
Masih, kata Bupati Polman Dua Periode ini, DPRD yang terpilih saat ini merupakan salah satu produk dari proses demokrasi yang berlangsung pada periode 2019-2024 yang sudah mulai bertugas secara resmi. Agar tugas dan fungsi anggota DPRD berjalan baik, perlu kesamaan orientasi dan persepsi dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
“DPRD diharapkan dapat menjembatani Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan mengusahakan kesepakatan dan dukungan terhadap sistem politik secara keseluruhan maupun terhadap kebijakan spesifik tertentu,”ujarnya
Selain itu, kata Ali Baal, DPRD juga diharapkan menjadi mitra yang harmonis dengan Pemerintah Daerah dengan memberikan dan mengusahakan dukungan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Pemerintahan memberikan peran dan kedudukan yang sangat strategis kepada DPRD. Desentralisasi dan otonomi daerah telah menciptakan sistem check and balances dalam menjalankan tata pemerintahan, Diberikannya kewenangan yang proposional kepada DPRD sekaligus memberikan harapan besar bagi masyarakat daerah.Oleh karenanya, kualitas, kapasitas, dan kompetensi para anggota DPRD menjadi sangat relevan untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terprogram, konsisten berkelanjutan pada masa yang akan datang,”ucap Ali Baal Masdar.
Ali Baal menambahkan, Kegiatan ini merupakan sebuah langkah awal bagi anggota DPRD periode 2019-2024 yang sangat menentukan langkah-langkah menjalankan tugas anggota DPRD sampai dengan berikutnya dalam berakhir masa keanggotaan lima tahun ke depan. Karenanya kegiatan ini menjadi penting guna menyamakan pemahaman dan peningkatan wawasan, pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi bagi para anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengemban amanat rakyat dalam menghadapi tingginya ekspektasi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Begitu pentingnya makna kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ini sehingga memerlukan komitmen yang sama dari kedua belah pihak untuk terus menjaga dan mempertahankan semangatnya. Terlebih dengan banyaknya urusan yang menjadi tugas pemerintah untuk diselesaikan, disamping tugas pokok di bidang pembangunan,Kemasyarakatan, dan pemerintahan,” tutup Ali Baal Masdar.
Editor: Fathir
