MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai memperkuat kesiapan sumber daya manusia menghadapi penerapan Katalog Versi 6 dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah tersebut ditandai dengan dibukanya Pelatihan Mini Kompetensi Konstruksi Katalog Versi 6 oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan yang digelar Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk meningkatkan kapasitas para pengelola pengadaan barang dan jasa agar mampu mengikuti perubahan sistem yang berlaku.
Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber dari Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai telah lebih dahulu menerapkan Katalog Versi 6. Pengalaman Sulawesi Selatan diharapkan menjadi bahan pembelajaran sekaligus mempercepat kesiapan Sulbar dalam menerapkan sistem pengadaan tersebut.
Junda Maulana mengatakan, kegiatan itu bukan sekadar pelatihan, melainkan juga workshop untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman para pengelola pengadaan terhadap mekanisme baru dalam Katalog Versi 6.
Menurutnya, penerapan Katalog Versi 6 sebenarnya telah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Namun, karena kesiapan daerah belum optimal, implementasinya baru dipersiapkan secara lebih serius pada tahun ini.
“Ini sebenarnya sudah tahun lalu, tetapi karena kita belum siap, maka insyaallah tahun ini kita sudah mulai laksanakan. Paling lambat tahun depan kita laksanakan,” ujar Junda Maulana.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara Katalog Versi 6 dengan sistem sebelumnya. Salah satu perubahan penting yakni proses kompetisi terhadap penyedia dilakukan lebih awal.
Kondisi tersebut membuat peningkatan kompetensi pengelola barang dan jasa menjadi sangat penting. Aparatur harus memahami perubahan mekanisme agar proses pengadaan dapat berjalan sesuai sistem dan tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya.
“Yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana keterampilan para pengelola barang dan jasa itu untuk memahami sistem tersebut,” katanya.
Selain membekali aparatur, Junda juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada para penyedia barang dan jasa. Para penyedia perlu memahami mekanisme baru sehingga dapat mengikuti proses pengadaan ketika Katalog Versi 6 mulai diterapkan secara penuh di Sulbar.
“Ini penting sekali. Jangan sampai kalau kita tidak mengikuti yang diarahkan tersebut, karena ini sistem. Nanti sistemnya yang bisa terkunci atau merepotkan kita semua,” pungkasnya.
Junda Maulana turut mengapresiasi dukungan tenaga dari Sulawesi Selatan yang telah memiliki pengalaman menerapkan Katalog Versi 6. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Sulbar untuk mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan.
“Alhamdulillah, ini dibantu oleh tenaga dari Sulawesi Selatan yang sudah menerapkan itu tahun ini. Maka kita belajar dan meningkatkan kompetensi kita juga dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.
Melalui pelatihan ini, Pemprov Sulbar berharap kesiapan menghadapi Katalog Versi 6 tidak hanya dimiliki oleh aparatur pengelola pengadaan, tetapi juga dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk para penyedia.
Dengan peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap mekanisme baru, penerapan Katalog Versi 6 di Sulawesi Barat diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan sistem pengadaan yang berlaku.
