MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai mematangkan kesiapan penerapan Katalog Versi 6 dalam proses pengadaan barang dan jasa. Langkah tersebut ditandai dengan pelatihan mini kompetensi konstruksi katalog versi 6 yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, Selasa, 18 Agustus 2026.
Kegiatan yang digelar Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar itu menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para pengelola pengadaan barang dan jasa.
Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber dari Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai telah lebih dahulu menerapkan Katalog Versi 6. Pengalaman Sulawesi Selatan diharapkan menjadi referensi sekaligus pembelajaran bagi Sulbar dalam mempersiapkan implementasi sistem pengadaan yang baru.
Junda Maulana mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi juga menjadi workshop untuk memperkuat kompetensi para pengelola pengadaan dalam memahami berbagai perubahan pada sistem Katalog Versi 6.
Menurutnya, penerapan Katalog Versi 6 sebenarnya telah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Namun, kesiapan daerah yang belum optimal membuat implementasinya belum dapat dilakukan secara maksimal.
“Ini sebenarnya sudah tahun lalu, tetapi karena kita belum siap, maka insyaallah tahun ini kita sudah mulai laksanakan. Paling lambat tahun depan kita laksanakan,” ujar Junda Maulana.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara Katalog Versi 6 dengan sistem sebelumnya. Salah satu perubahan penting adalah adanya proses kompetisi yang dilakukan lebih awal terhadap para penyedia barang dan jasa.
Perubahan tersebut, kata Junda, menuntut kesiapan dan keterampilan para pengelola pengadaan agar seluruh tahapan dapat dipahami serta dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
“Yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana keterampilan para pengelola barang dan jasa itu untuk memahami sistem tersebut,” katanya.
Selain memperkuat kompetensi aparatur, Junda juga menilai sosialisasi kepada para penyedia menjadi bagian penting sebelum Katalog Versi 6 diterapkan secara penuh di Sulbar.
Para penyedia perlu memahami mekanisme dan ketentuan baru dalam sistem tersebut sehingga tidak mengalami kendala saat proses pengadaan mulai menggunakan Katalog Versi 6.
“Ini penting sekali. Jangan sampai kalau kita tidak mengikuti yang diarahkan tersebut, karena ini sistem. Nanti sistemnya yang bisa terkunci atau merepotkan kita semua,” pungkasnya.
Junda turut mengapresiasi dukungan tenaga dan pengalaman dari Sulawesi Selatan yang telah lebih dahulu menerapkan Katalog Versi 6. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat mempercepat proses adaptasi sekaligus meningkatkan kesiapan pengelola pengadaan di Sulbar.
“Alhamdulillah, ini dibantu oleh tenaga dari Sulawesi Selatan yang sudah menerapkan itu tahun ini. Maka kita belajar dan meningkatkan kompetensi kita juga dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.
Pemprov Sulbar berharap pelatihan tersebut memberikan dampak nyata terhadap kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tidak hanya aparatur pemerintah, tetapi juga para penyedia diharapkan memahami perubahan sistem yang akan diterapkan.
Dengan peningkatan kompetensi pengelola pengadaan dan pemahaman para penyedia, implementasi Katalog Versi 6 di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar menghadirkan proses pengadaan barang dan jasa yang semakin adaptif terhadap perkembangan sistem digital serta mampu mendukung pelayanan pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel.
