Mamuju — Memasuki hari ketiga pelaksanaan aksi unjuk rasa (unras) yang dilakukan oleh mahasiswa dan tenaga kontrak yang tidak masuk dalam daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Polresta Mamuju bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Mamuju tetap melakukan pengamanan ketat di Kantor Bupati Mamuju, Selasa, 5 Januari 2026
Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif serta aktivitas pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Sejumlah personel gabungan disiagakan di sekitar area kantor bupati, termasuk di pintu masuk dan titik-titik strategis lainnya.
Kapolresta Mamuju melalui Kasi Humas Polresta Mamuju Iptu Herman Basir menyampaikan bahwa aparat keamanan hadir untuk memberikan pengamanan dan pelayanan, sekaligus menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Personel di lapangan diinstruksikan untuk menjaga profesionalitas serta menghindari tindakan yang dapat memicu eskalasi,” ujarnya.
Sementara itu, Satpol PP Pemkab Mamuju turut berperan dalam pengamanan aset daerah dan pengaturan ketertiban di lingkungan kantor bupati. Koordinasi intensif antara Polresta Mamuju dan Satpol PP terus dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung.
Aksi unjuk rasa ini diketahui menyuarakan tuntutan mahasiswa dan tenaga kontrak terkait kejelasan status dan kebijakan pemerintah daerah terhadap tenaga kontrak yang tidak terakomodir dalam skema PPPK paruh waktu.
Hingga hari ketiga pelaksanaan aksi, situasi di sekitar Kantor Bupati Mamuju terpantau aman dan kondusif. Aparat keamanan mengimbau seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan, serta menghindari tindakan anarkis demi terciptanya suasana yang damai dan kondusif.
