Mamuju. 3 November 2025 – Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto bersama sejumlah jajaran menghadiri sosialisasi dan Uji Publik Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum secara virtual di ruang rapat Oemar Seno adji.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dalam kesempatan itu, menyampaikan tentang fleksibilitas Jabatan Fungsional, yang memberikan ruang pengembangan karier ASN secara lebih dinamis dan berbasis kompetensi.
”Pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya penyelarasan ketentuan tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum” lanjutnya
Selain itu, penyederhanaan regulasi serta penyesuaian ruang lingkup tugas Jabatan Fungsional dalam satu payung hukum, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum.
Sehingga, penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperjelas kedudukan serta peran Jabatan Fungsional, dan mendukung optimalisasi kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saat menjadi narasumber menyampaikan terkait simplifikasi empat Jabatan Fungsional di bidang Kekayaan Intelektual.
Dijelaskan bahwa Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada Desember 2023, telah mengatur peralihan ruang lingkup tugas jabatan-jabatan tersebut.
Ia juga menambahkan adanya penyesuaian pada Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai penambahan tugas edukasi di tiap wilayah.
Sementara itu, Andi Saifullah selaku Pemeriksa Merek Ahli Utama menjelaskan adanya penyesuaian ruang lingkup tugas Pemeriksa Merek, yang kini diselaraskan dengan ketentuan baru.
Perluasan ruang lingkup pemeriksaan, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan pengembangan pemeriksaan substantif, guna memperkuat kualitas hasil pemeriksaan paten.
Tak jauh berbeda disampaikan Fungsional Kurator Keperdataan, usulan penyesuaian ruang lingkup tugas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, agar lebih selaras dengan perkembangan kebutuhan dan praktik hukum perdata di lapangan.
