Mamuju – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Robianto menekankan kepada para Kepala UPT Pemasyarakatan agar segera memenuhi syarat memiliki izin klinik pada Lapas dan Rutan.
Iklan Bersponsor Google
Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan secara virtual kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat yang terpusat di ruang rapat oemar seno adji Kantor Wilayah.(1/3)
“Pemenuhan izin klinik di Lapas dan Rutan merupakan salah satu program prioritas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan” ujarnya Didampingi Kabid Keamanan, Tubagus M. Chaidir
Robianto menambahkan, tenaga medis khususnya Dokter yang ada di Lapas dan Rutan untuk lebih proaktif melakukan pengurusan ijin klinik.
“Dan ditargetkan hal itu 100 persen terpenuhi sebelum tanggal 27 April mendatang” sambung salah satu Pimti Pratama di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasona itu
Dan untuk UPT yang belum memiliki tenaga dokter, agar membangun komunikasi dan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat,
Pemenuhan izin klinik itu juga merupakansalah satu arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sulawesi Barat, Parlindungan agar Lapas dan Rutan segera memenuhi salah satu program Ditjenpas itu. “Sebagai bentuk upaya memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan terkait layanan kesehatan” lanjutnya
Selain itu, ia juga berharap agar memperhatikan kelayakan sajian makanan bagi WBP dan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene.
Selanjutnya, disampaikan bahwa dalam minggu kedua bulan Maret 2023, Divisi Pemasyarakatan memiliki dua agenda, yakni Sosialisasi UU Pemasyarakatan terbaru oleh JFT PK Utama dan Sostek Pemasyarakatan dibidang keamanan.
“Untuk itu diharapkan partisipasi dari Kepala UPT beserta jajaran untuk menghadiri kegiatan yang dimaksud,” sambungnya.
Hal lain yang ia sampaikan terkait persiapan menghadapi peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan yang ke-59.
Jajaran Divisi Pemasyarakatan berharap keikutsertaan dari seluruh UPT dalam mengikuti kegiatan dengan mempedomani Pedoman Pelaksaan HBP ke- 59.
Iklan Google AdSense
