POLMAN – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Mulyadi Bintaha melakukan kunjungan kerja ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala BPS, Sarifuddin, bersama beberapa staf BPS setempat. Turut hadir dalam rombongan anggota Komisi II lainnya, yaitu H. Kalma Katta, H. M. Arsyad Saggap, dan Megawati, serta staf pendamping dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi akurat mengenai data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta indeks pembangunan manusia di Kabupaten Polewali Mandar selama tahun terakhir. Data ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk melihat kondisi di daerah lain di Provinsi Sulawesi Barat, serta sebagai landasan perencanaan pembangunan yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, tim dari Komisi II meminta Kepala BPS untuk memaparkan kondisi terkini terkait angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sarifuddin menyampaikan bahwa angka kemiskinan didasarkan pada konsep kemiskinan yang dianut oleh BPS sebagai dasar untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. “Untuk mengetahui angka kemiskinan dibutuhkan konsep dari kemiskinan yang dianut sebagai dasar BPS untuk mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya.
Data kemiskinan ini, lanjutnya, sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan, khususnya dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.
Anggota Komisi II DPRD Sulawesi Barat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan lembaga legislatif dalam memetakan permasalahan serta mencari solusi efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Mereka berharap program-program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dengan menggunakan data yang diperoleh dari BPS.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan diskusi terkait langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di Polewali Mandar. Komisi II berharap kerjasama yang lebih erat dengan BPS dan para pemangku kepentingan lainnya akan mampu secara bertahap mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar serta Sulawesi Barat secara keseluruhan.
