Mamuju — Rencana pemerintah pusat untuk menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dua kali lipat mulai 1 Januari 2020 berdampak pada penganggaran APBD Kabupaten Mamuju kedepan.
Pemerintah kabupaten Mamuju pastinya akan menambah besar alokasi anggaran untuk masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
Bupati Mamuju, Habsi Wahid saat ditemui Senin (9/9/2019) mengungkapkan pihaknya sejauh ini masih mengkaji permasalahan tersebut, sembari menanti regulasi turunan terkait skema pembayaran Iuran BPJS Kesehatan untuk program PBI yang diterima masyarakat.
“Sejauh ini belum ada keputusan resmi yang kami terima (terkait kenaikan iuran BPJS, red), meski nantinya untuk program PBI naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu. Kalau ini menjadi ketentuan tentu nantinya Pemerintah Pusat akan membuat suatu kebijakan misalnya menambah anggaran (insentif ke daerah, red). dengan begitu kita akan menyesuaikan,” ungkap Habsi Wahid.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera menyesuaikan alokasi anggaran yang ada sebab jaminan kesehatan merupakan suatu kewajiban yang diamanahkan untuk rakyat dalam rangka menjadikan Indonesia sehat.
“BPJS Kesehatan ini memiliki manfaat besar terhadap masyarakat, dan di visi misi kita akan memberikan proteksi atau memberi kesehatan gratis dan pendidikan gratis, sisa teknis pelaksanaannya nanti kita lihat bagaimana,” tambahnya
Terkait beban APBD Mamuju yang kian besar, imbas dari kenaikan iuran PBI BPJS Kesehatan tersebut Habsi berharap agar pihak yang telah mampu secara ekonomi agar meninggalkan program PBI dan beralih menjadi peserta BPJS Mandiri.
“Tentu kita harapkan kepada masyarakat yang betul-betul bisa mandiri (ekonomi menengah,red) beralihnya menjadi peserta BPJS Mandiri. Yang betul-betul kurang sehingga menjadi peserta PBI (ekonomi rendah,red) itu menjadi gawainya pemerintah. Baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah,” pungkasnya
