MAMUJU — Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Pengelolaan Dana BOS di Provinsi Sulbar tahun anggaran 2019, diruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 20 September 2019.
Iklan Bersponsor Google
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, tujuan pelaporan keuangan sekiranya untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan, dan kinerja keuangan dapat dijadikan identitas pelaporan yang bermanfaat, dalam rangka pengambilan keputusan.
“Berbicara mengenai organisasi yang memiliki basis pelaporan yang handal, ini menjadi perhatian kita bersama. Baik dari kabupaten maupun provinsi harus apik membangun sebuah komitmen, untuk terus mengukuh kepedulian terhadap budaya pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel,”kata Idris
Ia juga menyampaikan apresiasi yang sangat besar terhadap pembinaan oleh Kemendagri dan BPK, dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan keuangan di daerah khususnya Provinsi Sulbar yang telah mencapai bintang lima, dan telah mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dalam laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulbar.
“Tidak boleh ada lagi isu yang terbangun bahwa pencapaian WTP Sulbar masih rentan dan belum rapi,”tandasnya
Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Eydu Oktain Pandjaitan mengatakan, hal yang menjadi perhatian penting kita di daerah Sulbar ini adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Permasalahan ini masih menjadi momok, dan hampir semua ditemukan didalam pemeriksaan laporan keuangan ditahun 2018,”:sebut Eydu
Dalam pertemuan tersebut lebih kepada pendampingan untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas, tentunya berasal dari tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. (deni)
Iklan Google AdSense
