MAMUJU, RAKYATTA.CO — DPW Nasdem melayangkan kritik dan menuding Sutinah Suhardi telah mencuri star dengan melakukan sosialisasi di sepuluh kecamatan. Kritik tersebut dilontarkan oleh bagian hukum DPW Nasdem, Kamiruddin Islami dan sekretaris DPW Nasdem Sulbar, Jayadi disejumlah media on line.
Kritik tersebut ditanggapi oleh pihak Sutinah melalui konsultan politiknya, Maenunis Amin. Direktur Logos Politika tersebut menilai kritik Jayadi dan Kamiruddin menunjukkan ketidak pahaman keduanya terhadap regulasi dalam tahapan Pilkada.
“KPU Mamuju baru melaksanakan tahapan untuk penyelenggara. Kalau tahapan terkait Balon, itu kan belum ada. Kalau ada pasti semua stake holders yang bersangkutan termasuk partai dan Balon pasti akan dikoordinasi. Tapi sampai hari ini itu belum ada. Logikanya, aturan belum ada bagaimana bisa sudah ada yang dilanggar? Sebaiknya Jayadi ataupun Kamiruddin mempelajari kembali regulasi tahapan Pilkada.” Beber Maenunis.
Terkait kritik Nasdem kepada Demokrat, Maenunis menilainya tidak etis, sebab setiap partai memiliki PO yang partai lain tidak berhak menginterfensi.
“Tidak etis Nasdem sebagai partai mengkritik kebijakan internal partai lainnya. Nasdem pasti punya PO sendiri yang seratus persen menjadi hak prerogatif internal dalam mengatur dan menjalankannya dan tentu partai lain juga begitu. Dengan mengkritik Demokrat, Jayadi dan Kaimuddin justru menunjukkan ketidak mapanannya berpolitik sebagai pengurus partai.” Terangnya.
Mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulbar tersebut mengktitik balik DPW Nasdem yang menuding Sutinah menggunakan fasilitas negara.
“Sebagai pengurus partai pendukung petahana, Jayadi ataupun Kamiruddin agaknya gagal fokus. Pihak petahanalah yang seharusnya lebih diplototi, sebab potensi menyalah gunakan kekuasaan dan menggunakan APBD/APBN itu ada pada mereka. Alih-alih mengkritisi petahana, beberapa pengurus Nasdem malah mensponsori deklarasi Habsi-Irwan di Rujab Wakil Bupati yang jelas-jelas adalah fasilitas daerah. Jadi, Nasdem jangan lebay-lah.” Pungkas Maenunis.
