Pelantikan DPRD Sulbar Diwarnai Aksi Demo Mahasiswa

Mamuju — Tepat pada hari pelantikan anggota DPRD Sulbar periode 2019-2024 ribuan massa yang tergabung dalam aliansi Sulbar melakukan aksi demonstrasi di depan lokasi pelantikan di kantor DPRD Sulbar, Kamis (26/09/19).

Massa aksi yang terdiri dari gabungan beberapa kampus yang ada di Sulbar menuntut pihak DPRD Sulbar menandatnagai penolakan RUU KUHP agar tidak disahkan, karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Kedatangan ribuan massa ini disambut oleh barikade ratusan aparat kepolisian yang dibantu oleh Satpol PP tepat didepan pintu gerbang kantor DPRD Sulbar.

Korlap Aksi, Heriansyah mengatakan aksi parlemen jalanan yang meraka lakukan merupakan bentuk protes terhadap RUU KUPH yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat utamanya RUU Pertanahan yang sama sekali tidak berpihak kepada petani.

“RUU KUHP ini merupakan produk politik yang tidak berpihak kepada rakyat yang hanya mementingkan kepentingan elit politik saja, oleh karenanya harus kita tolak dan tidak sepatutnya untuk disahkan,” kata Heriansyah.

Heriansyah juga meminta agar aparat kepolisan yang seharusnya mengayomi mereka untuk tidak menghalangi aksi mereka memasuki kantor DPRD Sulbar yang merupakan rumah aspirasi bagi rakyat.

“Bapak-bapak kepolisian jangan halangi kami untuk masuk menyampaikan aspirasi kepada wakil kami di gedung ini, asal kalian tau banyak dari kalian merupakan anak petani, gaji kalian juga beraaal dari mereka,” ujar Heriansyah.

Sementara itu, Yusri massa aksi lainnya mengatakan RUU KUHP yang akan ditetapkan oleh DPR dan pemerintah merupakan produk politik yang pro ke pihak asing utamanya RUU Pertanahan.

“RUU Pertanahan akan memudahkan bagi pihak asing untuk menguasai tanah negara ini dan akhirnya akan merugikan para petani,” kata Yusri.

Olehnya, Yusri meminta agar RUU itu tidak disahkan, karena itu akan menimbulkan polemik bagi para petani ketika ingin mempertahankan tanahnya.

Saat berita ini diterbitkan massa aksi masih terlibat negosiasi dan sorong mendorong dengan aparat keamanan yang menghalangi mereka untuk masuk ke gedung DPRD Sulbar.