Pelantikan DPRD Sulbar Diwarnai Aksi Demo Mahasiswa

- Jurnalis

Kamis, 26 September 2019 - 07:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju — Tepat pada hari pelantikan anggota DPRD Sulbar periode 2019-2024 ribuan massa yang tergabung dalam aliansi Sulbar melakukan aksi demonstrasi di depan lokasi pelantikan di kantor DPRD Sulbar, Kamis (26/09/19).

Massa aksi yang terdiri dari gabungan beberapa kampus yang ada di Sulbar menuntut pihak DPRD Sulbar menandatnagai penolakan RUU KUHP agar tidak disahkan, karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Kedatangan ribuan massa ini disambut oleh barikade ratusan aparat kepolisian yang dibantu oleh Satpol PP tepat didepan pintu gerbang kantor DPRD Sulbar.

Korlap Aksi, Heriansyah mengatakan aksi parlemen jalanan yang meraka lakukan merupakan bentuk protes terhadap RUU KUPH yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat utamanya RUU Pertanahan yang sama sekali tidak berpihak kepada petani.

Baca Juga :  Quick Respon, Polresta Mamuju Lansung Amankan Para Pemuda Yang Terlibat Tawuran Saat Tarwih Belansung

“RUU KUHP ini merupakan produk politik yang tidak berpihak kepada rakyat yang hanya mementingkan kepentingan elit politik saja, oleh karenanya harus kita tolak dan tidak sepatutnya untuk disahkan,” kata Heriansyah.

Heriansyah juga meminta agar aparat kepolisan yang seharusnya mengayomi mereka untuk tidak menghalangi aksi mereka memasuki kantor DPRD Sulbar yang merupakan rumah aspirasi bagi rakyat.

“Bapak-bapak kepolisian jangan halangi kami untuk masuk menyampaikan aspirasi kepada wakil kami di gedung ini, asal kalian tau banyak dari kalian merupakan anak petani, gaji kalian juga beraaal dari mereka,” ujar Heriansyah.

Baca Juga :  Peran Aktif Babinsa Wujudkan Ketahanan Pangan Di Polewali Mandar

Sementara itu, Yusri massa aksi lainnya mengatakan RUU KUHP yang akan ditetapkan oleh DPR dan pemerintah merupakan produk politik yang pro ke pihak asing utamanya RUU Pertanahan.

“RUU Pertanahan akan memudahkan bagi pihak asing untuk menguasai tanah negara ini dan akhirnya akan merugikan para petani,” kata Yusri.

Olehnya, Yusri meminta agar RUU itu tidak disahkan, karena itu akan menimbulkan polemik bagi para petani ketika ingin mempertahankan tanahnya.

Saat berita ini diterbitkan massa aksi masih terlibat negosiasi dan sorong mendorong dengan aparat keamanan yang menghalangi mereka untuk masuk ke gedung DPRD Sulbar.

Berita Terkait

Safari Ramadan di Polman, SDK-JSM Bahas TPA hingga Bantuan BPJS dan Rp15 Miliar untuk Kakao
Rapat Kesimpulan Akhir Evaluasi Pembangunan, SDK-JSM Tekankan Pengelolaanp Anggaran Harus Efisien dan Tepat Guna
Kolaborasi Gelar Nuzulul Quran, Implementasikan Nilai-Nilai Alquran Untuk Kesejahteraan Rakyat
Gubernur Sulbar Ajak Masyarakat Bersatu Wujudkan Pembangunan: Pemimpin Butuh Dukungan Rakyat
Pemprov Sulbar dan BI Libatkan Da’i Dalam Pengendalian Inflasi
Ribuan Masyarakat Majene Bakal Tercover BPJS Kesehatan, Berkat Bantuan Gubernur Sulawesi Barat
Safari Ramadhan di Majene, Wagub Salim S. Mengga Sampaikan Lima Panca Daya
Gubernur Sulbar Serukan Persatuan, Bersama Mengurangi Kemiskinan Ekstrem
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 18 Maret 2025 - 02:29 WIB

Safari Ramadan di Polman, SDK-JSM Bahas TPA hingga Bantuan BPJS dan Rp15 Miliar untuk Kakao

Senin, 17 Maret 2025 - 16:03 WIB

Rapat Kesimpulan Akhir Evaluasi Pembangunan, SDK-JSM Tekankan Pengelolaanp Anggaran Harus Efisien dan Tepat Guna

Minggu, 16 Maret 2025 - 21:51 WIB

Kolaborasi Gelar Nuzulul Quran, Implementasikan Nilai-Nilai Alquran Untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 15 Maret 2025 - 10:20 WIB

Gubernur Sulbar Ajak Masyarakat Bersatu Wujudkan Pembangunan: Pemimpin Butuh Dukungan Rakyat

Sabtu, 15 Maret 2025 - 01:19 WIB

Pemprov Sulbar dan BI Libatkan Da’i Dalam Pengendalian Inflasi

Berita Terbaru