POLEWALI — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing tinggi. Komitmen ini ditegaskan melalui Rapat Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi yang digelar pada Rabu, 24 Juni 2025, di Aula Balitbangren Polman.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Polman, Hj. Andi Nursami M.P., dan dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah H. Ahmad Saifuddin, SH., MM., Plt. Asisten Administrasi Umum I Nengah Tri Sumadana, AP., M.Si., para pimpinan OPD, serta kepala satuan kerja terkait.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya langkah-langkah reformasi yang terencana dan berkelanjutan. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk segera mereview hasil rekomendasi Kementerian PAN-RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) tahun 2024, memetakan hambatan yang dihadapi, serta menyusun roadmap dan rencana aksi RB 2025 yang lebih sistematis dan berdampak nyata.
“Harapan kita di tahun 2025 bisa meraih peringkat A. Saya rasa kita mampu jika bekerja dengan baik. Reformasi birokrasi adalah strategi utama yang menyentuh seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Andi Nursami.
Sebagai informasi, capaian indeks RB Polman tahun 2024 berada di angka 72,33 (peringkat BB), naik signifikan dari tahun 2023 yang hanya mencapai 67,34 (peringkat B).
Sementara itu, Plt. Asisten Administrasi Umum, I Nengah Tri Sumadana, memaparkan bahwa indikator evaluasi RB kini semakin terintegrasi dengan perencanaan jangka menengah, khususnya penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025–2030.
“Visi tata kelola pemerintahan yang bersih kini menjadi misi utama dalam RPJMD. Komitmen ini terlihat dari penempatan indeks reformasi birokrasi sebagai indikator utama peningkatan integritas dan kualitas layanan publik,” jelasnya.
Rapat tersebut juga menyoroti adanya pergeseran indikator reformasi birokrasi secara nasional. Keberhasilan implementasi RB kini tidak hanya dilihat dari sisi administratif, tetapi dari dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, pengendalian inflasi, hingga peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Dengan langkah-langkah konkret dan kolaboratif lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar optimistis mampu mencetak sejarah baru dalam reformasi birokrasi di tahun 2025.
