Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah kabupaten yang dinilai menunjukkan kinerja terbaik dalam pencapaian target pembangunan daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam ajang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (10/4/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kerja nyata pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari sektor ekonomi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan hasil evaluasi indikator makro pembangunan, empat kabupaten dinobatkan sebagai yang terbaik di bidangnya masing-masing.
Kabupaten Mamuju meraih penghargaan atas capaian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi, yang mencerminkan kemajuan signifikan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Kabupaten Pasangkayu menjadi yang terbaik dalam pertumbuhan ekonomi, menunjukkan geliat sektor usaha dan investasi yang terus berkembang.
Kabupaten Polewali Mandar juga mencatatkan prestasi dengan penurunan angka kemiskinan terbaik di Sulbar, yakni sebesar 1,64 persen.
Adapun Kabupaten Mamuju Tengah dinilai unggul dalam inovasi daerah, dengan raihan nilai Indeks Inovasi Daerah tertinggi.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menjelaskan bahwa penilaian tahun ini menggunakan pendekatan yang lebih progresif dan komprehensif.
“Dalam penilaian ini, kami tidak hanya melihat capaian akhir tahun 2025, tetapi juga peningkatan yang berhasil diraih dibandingkan tahun sebelumnya. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi bagi daerah yang bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemicu semangat bagi kabupaten lain untuk terus berinovasi dan menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin kebijakan yang lahir benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar angka statistik,” tambahnya.
Penghargaan yang diserahkan di hadapan para pemangku kepentingan ini diharapkan menjadi pijakan strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan di Sulawesi Barat ke depan.
