POLEWALI – Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) Barang dan Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, diminta agar tidak “masuk angin” dalam melakukan proses evaluasi dokumen tender yang telah diterima.
Hal ini menyusul adanya beberapa paket pekerjaan yang dilakukan proses tender ulang karena dianggap oleh panitia tidak ada yang lulus dalam evaluasi.
Koordinator LSM NCW Indonesia Timur, Anwar Hakim menyampaikan, Pokja UKPBJ Polman dituntut untuk bekerja lebih profesional, transfaran sehingga kegiatan proyek pembangunan berada pada jalur yang benar.
“Pokja UKPBJ ini titik rawan terjadinya konspirasi kejahatan korupsi. Maka dari itu, publik harus memantau dan melakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Jika mereka tidak bekerja profesional maka itu akan mengacaukan proses lelang,” kata Anwar Hakim kepada wartawan di Polman, Rabu, 3/6/2024.
Dalam paparannya Anwar Hakim menjelaskan, terdapat titik rawan dalam Pengadaan Barang dan Jasa mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima. Sebagai contoh, dalam proses perencanaan masih dijumpai kasus seperti calon penyedia yang sudah diarahkan, rekayasan pemaketan untuk menghindari lelang sampai dengan adanya campur tangan pihak luar.
” Jika penyimpangan sudah terjadi di awal, maka proses selanjutnya juga akan bermasalah yang pada akhirnya permasalahan seperti kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan kontrak serta pembayaran tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan.”jelasnya.
Karena itu Anwar menambahkan bahwa pelaksanaan Audit Penyesuaian Harga dan Audit Klaim perlu mendapat perhatian dan kecermatan karena dapat menekan kenaikan nilai pengadaan dan mencegah timbulnya klaim atas cost overrun atau atau pembengkakan biaya proyek yang bisa merugikan keuangan negara.
