Progres Positif Pemkab Mamuju dalam Survei Penilaian Integritas dari KPK

MAMUJU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju terus menunjukkan perkembangan positif dalam upaya pencegahan korupsi, sebagaimana terlihat dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Rabu 11 September 2024.

Hasil SPI tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang menjadi cerminan dari komitmen Pemkab Mamuju dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, mengapresiasi capaian tersebut dalam acara penandatanganan pakta integritas yang diadakan di Aula Kantor Bupati. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, R. Raharjo Yusuf Wibisono, S.H., M.H., perwakilan dari Polresta Mamuju, serta seluruh kepala perangkat daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, sehingga hasil SPI kita terus membaik setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa komitmen kita dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi semakin kuat,” ujar Sutinah. Ia juga berharap tren positif ini dapat terus berlanjut, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Inspektur Kabupaten Mamuju, Muhammad Yani, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa skor SPI Mamuju mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 68,85%, menjadi 71,57% pada tahun 2022, dan mencapai 72,23% pada tahun 2023. Hasil ini menegaskan adanya perbaikan signifikan di berbagai area yang sebelumnya dinilai rawan korupsi. Meski sebagian besar kenaikan ini didasarkan pada respon dari penilaian internal, Yani menggarisbawahi bahwa survei tersebut juga mencakup penilaian objektif dari lebih dari 553 ribu responden.

Selain penandatanganan pakta integritas, acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang paling cepat menyelesaikan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tak hanya itu, sosialisasi mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga dilakukan guna memperkuat langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Mamuju.

Dengan hasil SPI yang terus meningkat, Pemkab Mamuju optimistis dapat terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Bagikan...

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *