MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah antisipasi terhadap dampak perubahan iklim melalui perencanaan berbasis data. Upaya tersebut dilakukan dengan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Workshop Penilaian Kerentanan dan Risiko Iklim menggunakan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK).
Kegiatan yang berlangsung di Maleo Town Square Hotel (MATOS), Mamuju, Rabu (2/9/2026), diikuti Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Rakhmat, atas arahan Kepala Kesbangpol Sulbar Darwis Damir.
Bimtek yang berlangsung selama dua hari, 2–3 September 2026, tersebut diselenggarakan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation (HSF).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah (RAAPID) Provinsi Sulawesi Barat. Fokus pembahasan diarahkan pada pemetaan kerentanan dan risiko iklim berbasis data melalui SIDIK, sekaligus menyusun pilihan serta prioritas aksi adaptasi yang sesuai dengan kondisi daerah.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan dampak langsung terhadap berbagai sektor pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Perwakilan Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kardono, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan kick-off yang telah dilaksanakan pada Juni 2026. Menurutnya, ketersediaan data sektoral yang lengkap dan mutakhir menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan pemetaan kerentanan dan risiko iklim yang akurat di Sulawesi Barat.
Sementara itu, perwakilan DLHK Sulbar, Alexander Bontong, menegaskan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan pembangunan daerah. Dampaknya dapat dirasakan pada sektor pertanian, ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur, pendapatan hingga kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, diperlukan langkah adaptasi yang terencana dan berbasis kondisi nyata di lapangan agar pemerintah dapat menentukan intervensi secara lebih tepat sasaran.
Perwakilan Hanns Seidel Foundation, Nila Puspita, berharap pelaksanaan workshop tersebut dapat menghasilkan rumusan yang mampu memperkuat perencanaan sekaligus pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim di Sulawesi Barat.
Dari sisi Kesbangpol, kegiatan tersebut juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya memperkuat cegah dini dan deteksi dini terhadap berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).
Rakhmat mengatakan, dampak perubahan iklim yang tidak diantisipasi sejak awal berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Dampak perubahan iklim dapat berkembang menjadi persoalan sosial apabila tidak diantisipasi sejak dini. Data kerentanan melalui SIDIK dapat menjadi salah satu bahan untuk mengenali wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian serta langkah antisipasi lebih awal,” ujar Rakhmat.
Menurutnya, pemetaan berbasis data akan membantu pemerintah melihat wilayah maupun kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Dengan demikian, langkah mitigasi dan adaptasi dapat diarahkan secara lebih efektif.
Penyusunan RAAPID diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan adaptasi perubahan iklim yang konkret dan terukur.
Melalui penguatan data SIDIK dan koordinasi lintas sektor, Sulawesi Barat diharapkan semakin siap menghadapi berbagai risiko perubahan iklim sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat.
Upaya tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang menekankan pembangunan berkelanjutan, peningkatan ketahanan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko.
