MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan perencanaan anggaran Tahun 2027 melalui rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar pada Jumat, 24 April 2026. Rapat ini menjadi langkah awal dalam memastikan penyusunan APBD berjalan lebih terukur, realistis, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Junda Maulana, selaku Ketua TAPD. Turut hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, Mohammad Ali Chandra, bersama jajaran, para Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Biro Hukum, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Rapat ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dua agenda utama menjadi fokus pembahasan, yakni paparan asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 dan rencana alokasi belanja daerah berdasarkan kapasitas fiskal. Pembahasan tersebut dilakukan guna memastikan ketepatan proyeksi keuangan daerah sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun mendatang.
Dalam arahannya, Junda Maulana menegaskan pentingnya menyusun perencanaan pendapatan dan belanja secara realistis dan berbasis data. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan harus didukung data yang kuat, mempertimbangkan kemampuan fiskal, dan fokus pada kebutuhan masyarakat. TAPD memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses berjalan akuntabel dan terukur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyusunan kebijakan anggaran yang transparan dan sesuai kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, pembahasan awal ini sangat penting untuk membangun struktur APBD yang sehat dan proporsional.
“Ini langkah krusial agar APBD 2027 dapat dirancang lebih optimal dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan,” jelasnya.
Ali Chandra juga menambahkan, koordinasi lintas perangkat daerah akan terus diperkuat guna memastikan proses perencanaan dan penganggaran berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Melalui rapat ini, TAPD diharapkan mampu menghasilkan rumusan awal yang komprehensif terkait proyeksi pendapatan dan arah belanja daerah, sehingga penyusunan APBD 2027 dapat lebih akurat, responsif, dan mampu mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Barat.
