RAKYATTA.CO|Menindaklanjuti hasil investigasi angkatan roften (KPPM) dalam kegiatan baksosnya di kecamatan bontocani, Koalisi perjuangan pemuda mahasiswa(KPPM) melakukan aksi unjuk rasa (Unras).
Aksi itu dilakukan di depan kantor bupati dan DPRD bone pada Rabu 02 ferbruari 2022.
Dalam aksi tersebut KPPM mempertanyakan arah kebijakan pembangunan infrastruktur jalan terhadap pemerintah daerah khususnya bupati bone.
Selaintu merekapun menyinggung rasa tanggung jawab pihak DPRD Kabupaten Bone sebagai rahim daripada rakyat terkait tidak adanya program prioritas pembangungan infrastruktur yg ada di kec bontocani.
Pasalanya dari setiap fase peralihan kepemimpinan, namun persoalan infrastruktur jalan yg berada di kec bontocani yg kian mengkhawatirkan tidak pernah mendapatkan sentuhan kebijakan.
Padahal persoalan jalan adalah sarana yg sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat dalam mendongkrak pertumbuhan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dll. Namun apa yang menjadi harapan kesejahteraan masyarakat bontocani masih begitu jauh dari kenyataan.
Putra daerah sekaligus jendaral lapangan dalam aksi tersebut Muh Wamil mengatakan aksi hari ini didepan kantor pemda Dan DPRD bukan hanya meminta pemerintah untuk menempatkan kecamatan bontocani sebagai arah prioritas kebijakan terkait infrastruktur jalan, namun lebih dari itu ada semacam ketimpangan infrastruktur yg dialami oleh masyarakat bontocani.
Maka hal ini tidak dapat dibiarkan karena persolan jalan merupakan salah satu kebutuhan hak paling dasar yg mesti dipenuhi, lanjutnya.
Aksi yang di komandoi representatif keresahan masyarakat bontocani tersebut berjalan cukup baik sebelum pihak terkait dalam hal ini Bupati dan DPRD Bone menemui masa aksi.
Pihak DPRD pada saat menemui masa aksi bersepakat akan membawa tuntutan serta merekomendasikan pembangunan infrastruktur kec bontocani saat sidang paripurna DPRD nantinya.
Hal serupa juga disampaikan oleh pihak keterwakilan Bupati bone, bahwa berhubung adanya keterbatasan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur maka akan di tetapkan anggaran Pemuliahan nasional (PEN) tahun anggaran 2022 untuk pembangunan wilayah selatan termasuk kec bontocani.
Semangat perjuangan tidak sampai disini koalisi perjuangan pemuda mahasiawa pun menekankan bahwa apa yg kemudian menjadi tuntutan serta penyataan dari tiap instansi terkait masa depan pembangunan bontocani untuk bisa dibuktikan dan direalisasikan secepatnya, sebelum memutuskan untuk bubar.
Sampai rilis ini di keluarkan situasi Kantor DPRD dan Bupati Bone kembali normal seperti biasa.
