MAMUJU, RAKYATTA – puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju, melakukan Unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Kamis (10/10/19)
Dalam Orasinya Koordinator Lapangan, Muhammad Fathir menagatakan jika Rasio Guru di Kota dan Pedesaan sangat timpang, menurutnya beberapa sekolah tidak secara maksimal melakukan ajar mengajar dengan baik karna kekurangan Tenaga pengajar.
“Ketimpangan antara Kota dan Desa memaksa para siswa tidak belajar maksimal, kualitas guru di pelosok sangat rendah sehingga pendidikan yang di terimah para siswa tidak sesuai dengan yang ada di kota.” Tutur Fathir
Sedangkan Ketua DPC GMNI Mamuju, Hermansyah mengungkap jika Rasionalisasi Anggaran terhadap dunia Pendidikan masih sangat rendah, yakni belum mencapai angka yang di tetapkan dalam oleh Undang-Undang Dasar 1945, Esa menyebut jika Mamuju sebagai salah satu penopang ibu kota harus mendapat Akses pendidikan yang layak
“Pendidikan sudah semestinya menjadi hal prioritas, apalagi Mamuju akan menjadi salah satu penopang ibu kota nantinya, kita juga menuntut adanya peraturan daerah yang memuat tentang Nilai-nilai Kebudayaan Lokal sehingga nantinya Generasi selalu dapat mempertahankan kearifan lokal.” Tegas Esa
Aksi Unjuk rasa tersebut kemudian di terimah oleh Pimpinan sementara di dampingi sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta yang meminpin rapat Bersama pihak terkait yakni Mahasiswa dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju menyebut, tuntutan para Mahasiswa menjadi pertimbangan penting untuk kemudian di tindak lanjuti DPRD bersama Pemerintah kabupaten Mamuju.
Syamsuddin Hatta juga menanyakan perihal metide perekrutan tenaga pengajar tang masuk dalam Kontrak dan Honorer, serta kesipan pemerintah dalam menyambut kebijakan pusat terkait Pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (P3K) tahun 2019.
“Tentu Aspiras dari Mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi terlebih ketika Alat kelengkapan Dewan nantinya terpenuhi dalam hal ini Komisi III, kekurangan tenaga pendidik tentu menjadi masalah yang pokok dan akan di bahas bersama kedepan.” Tutur Pimpinan Sementara tersebut
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga, Murniani mengakui jika Rasio Guru kabupaten Mamuju masih belum mencukupi, iya menyebut kebutuhan 3.000 Guru yang di butuhkan, baru tersedia sekitar 1.800 Tenaga Pendidik
Muniani juga, mengatakan mata pelajaran Muatan Lokal Akan menjadi hal Prioritas yang di dorong sehingga kedepan bisa di jadikan sebagai Peraturan Bupati (Perbub).
Terkait Rasionalisasi Anggaran, Muniani Menyebut telah mengalokasikan dana Sebesar 14 Milliar Rupiah Khusus untuk tenaga pendidik. Sehingg harapannya kedepan kekurangan Rasion pendidik dapat secara bertahap di kurangi.
“Kami akui, penyerapam Anggaran Belum mencapai 20 persen, karna ruang Viskal masih sangat terbatas, tetapi dari kekurangan ini kami berupaya agar bisa memaksimalkan dana yang ada. Terkait masalah muatan lokal kami juga akan mendorong sehingga bisa di terbitkan Perbub.” Tutup Muniani
Dalam mediasi dengar pendapat tersebut, turut hadir pula, Ramliati dari Fraksi Demokrat, H. Muhdar dan Sulfahmi Fraksi Hanura.
Berikut Delapan Tuntutan Mahasiswa :
1. Laksanakan Amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa
2. Laksanakan UU No. 14 tahun 2005 Pasal 17 tentang Rasio Guru secara merata
3. Pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan
4. Realisasikan Alokasi APBD 20 persen untuk pendidikan sesuai Amanat UU
5. Lahirkan Perda tentang Muatan Lokal
6. Dorong pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan
7. Stop kriminalisasi dalam Dunia pendidikan
8. Tingkatlan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik.
