Dewan Tunggu Realisasi Terinnci Pertanggung Jawaban Anggaran Covid19 Wajo

- Jurnalis

Minggu, 18 Oktober 2020 - 08:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sengkang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, menunggu pertanggung jawaban secara rinci dan detail atas realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Wajo. Anggaran penanganan Covid-19 di Wajo mencapai Rp38 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD Wajo Haji Anwar meminta Pemkab Wajo merincikan secara detail penggunaan anggaran. Komisi IV adalah mitra kerja Dinas Kesehatan dan RSUD Lamaddukelleng Wajo.

“Pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut semuanya belum ada yang secara terinci dan detail diserahkan kepada kami. Semuanya masih gambaran secara umum dari OPD,” ungkap politisi Nasdem ini.

Anwar berharap agar OPD khususnya yang terkait dengan mitra kerja Komisi IV seperti Dinas Kesehatan dan RSUD untuk segara memberikan dan memasukkan data data realisasi penggunaan anggaran secara detail dan terinci. Itu agar penggunaan anggaran tersebut betul betul transparan dan jelas peruntukannya.

“Kami berharap agar ini diserahkan secara detail dan terinci terkait apa saja yang digunakan dan peruntukannya,” harapnya

Anggaran penanganan Covid-19 di Wajo senilai Rp38 miliar. Itu kucur dalam dua tahap. Tahap pertama Rp23 miliar dan tahap kedua Rp15 miliar.

Aktivis LSM Wajo, Andi Germanto mengingatkan Pemkab Wajo khususnya Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wajo agar realiasi anggaran Covid-19 harus jelas peruntukan dan penggunaannya.

“Anggaran tahap satu dan dua sampai saat ini belum ada kejelasan realisasinya juga penggunaannya semua harus jelas dan transparan,” tanya Andi Germanto.

Pertanyaan Andi Germanto ini menjadi peringatan agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan.

“Anggaran yang digunakan adalah uang negara. Jadi harus dipertanggung jawabkan penggunaannya dan sesuai mekanisme serta aturan perundang-undangan,” ingat Andi Germanto.

Sementara sebelumnya, Polres dan Kejari Wajo pun menyatakan siap mengawal dan mengawasi anggaran Covid-19 agar tepat sasaran.

“Kami Polres Wajo fokus membantu Pemkab dalam hal penanganan dan pencegahan virus Corona. Dan secara bersama-sama dengan semua institusi dan elemen masyarakat melawan, mencegah dan menangani Corona,” kata Kapolres Wajo, AKBP Muh Islam. 

Berita Terkait

PNM Tebar Syukur, Salurkan Hewan Kurban ke Warga Desa
Bahas Agenda Strategis Organisasi , KKSS Sulbar Matangkan Persiapan Raker Juni 2026
Munas HIPMI Lampung Disorot, BPD HIPMI Sulbar Minta Lokasi Dipindah
Safari Ramadan 1447 H, Otorita IKN Perkuat Silaturahmi dan Serap Aspirasi Masyarakat Wilayah Delineasi IKN
Menkopolkam RI Tinjau IKN, Apresiasi Progres dan Kesiapan Infrastruktur Kawasan Nusantara
Wakil Rektor Universitas Tomakaka Mamuju Tolak Wacana Kementerian Kepolisian: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
Tegas & Konstitusional! Dekan Fakultas Teknik Universitas Tomakaka Mamuju: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Tak Perlu Kementerian Kepolisian
Ketua Prodi Arsitektur Universitas Tomakaka Mamuju Tegas Dukung Polri di Bawah Kepemimpinan Presiden
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 14:25 WIB

PNM Tebar Syukur, Salurkan Hewan Kurban ke Warga Desa

Sabtu, 30 Mei 2026 - 00:20 WIB

Bahas Agenda Strategis Organisasi , KKSS Sulbar Matangkan Persiapan Raker Juni 2026

Minggu, 24 Mei 2026 - 17:41 WIB

Munas HIPMI Lampung Disorot, BPD HIPMI Sulbar Minta Lokasi Dipindah

Jumat, 6 Maret 2026 - 14:02 WIB

Safari Ramadan 1447 H, Otorita IKN Perkuat Silaturahmi dan Serap Aspirasi Masyarakat Wilayah Delineasi IKN

Selasa, 3 Maret 2026 - 19:39 WIB

Menkopolkam RI Tinjau IKN, Apresiasi Progres dan Kesiapan Infrastruktur Kawasan Nusantara

Berita Terbaru

Hallo Polisi

Divisi Hukum Polri Asistensi Sisdivkum dan JDIH di Polresta Mamuju

Senin, 8 Jun 2026 - 15:45 WIB