Sengkang – Maraknya aktivitas dan kegiatan tambang yang beroperasi dan melakukan aktivitas penambangan baik itu kegiatan tambang pasir atau material timbunan tanah (Tanah Urut) di Kabupaten Wajo dan juga adanya sorotan dari lembaga pemantau dan kebijakan publik (BPKP) Wajo yang menyorot soal adanya aktivitas yang tak sesuai dan prosedur legalitas untuk melakukan aktivitas tambang.
Pihak Pemkab Wajo melalui instansi dinas lingkungan hidup Kabupaten Wajo terus intens dalam melakukan pengawasan dan monitoring berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas tambang yang berada dalam Kabupaten Wajo.
Kadis lingkungan hidup (LHD) Andi Aso Iqbal Unru yang ditemui dikantornya oleh awak media melalui Haruna, Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan LHD Wajo menjelaskan kalau terkait hal tersebut diatas pihaknya selalu intens untuk turun melakukan pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas tambang yang beroperasi di Kabupaten Wajo.
Dan untuk tahun 2021 ini, kami di Instansi LHD Wajo itu ada sekitar 80 titik yang akan dilakukan pengawasan dan peninjauan lansung atas aktivitas tambang yang ada.” Upaya yang dilakukan dan intesn itu terkait dalam hal pngawasan dialapangan”.Ucapnya
Dari target tahun ini sekitar 80 titik usaha uang akan kami terus lakukan pemantauan dan pengawasan serta monitoring dan apakah ada ijin atau legalitas resmi yang dimiliki dalam melakukan aktivitas tambang.
Baik itu yang meliputi SPPL dan UKLUPL nya dan juga dari segi dampak lingkungan amdalnya dan sejak Januari hingga Februari ini saat ini sudah ada 13 titik yang dikunjungi. Dan untuk sementara hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya yang melanggar atau tidak memiliki ijin.
Dan terkait soal rekomendasi atau penertiban untuk perijinan atau legalitas untuk aktivitas tambang tersebut sudah kewenangan pihak pemerintah provinsi Sulsel dan lansung dari kementrian terkait pusat yang melakukan proses dan mengeluarkan rekomendasi atau ijinya.Terangnya
Haruna juga menambahkan dan menghimbau kepada warga masyarakat atau lembaga aktivis jika ada sesuatu dan menemukan adanya aktivitas penambangan yang melakukan kegiatan tambang atau beroperasi dan diindikasi tidka sesuai prosedur atau legalitas perijinanya, itu sangat diharapkan dan disarankan agar membuat atau bersurat semacam aduan yang ditujukan ke kantor LHD Pemkab Wajo agar pihaknya bisa menindak lanjuti dan juga dari segi pengawasannya.
Seperti diketahui sebelumnya pihak BPKP Wajo, Shoel sempat menyorot dan mempertanyakan soal adaanya beberapa aktivitas tambang yang beroperasi di Wajo baik itu tambang pasir dan material timbunan yang diduga tak memiliki ijin operasional yang resmi seperti di daerah Kecamatan Tempe dan Tanasitolo serta di Kecamatan Sabbangparu dan Belawa.
