Sengkang – Pasca merebaknya kasus Kapolsek yang ditangkap tim Mabes Polri dan Polda Jabar yang nyabu bareng belasan anggotanya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan surat telegram rahasia (STR) berisi perintah agar para Kapolda melakukan pengecekan urie masal kepada para anggota hingga meminta Propam melakukan pengawasan ketat.
STR tersebut tertuang pada nomor ST/331/II/HUK.7.1/2021 dan dikeluarkan langsung oleh Kapolri. Dalam rangka untuk mencegah, tidak terulang kembali kejadian tersebut.
Segera melaksanakan tes urine kepada seluruh anggota Polri di setiap satker/satwil jajaran guna mencegah dan mengetahui terjadinya lahgun narkoba serta melaporkan pelaksanaannya.
Deteksi dini lahgun narkoba dengan melakukan penyelidikan dan pemetaan anggota yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba.
Penguatan giat binrohtal dan arahan pimpinan pada saat apel kesatuan maupun giat terhadap anggita tentang dampak negatif dan bahaya lahgun narkoba serta sanksi bagi yang melanggar
Memberikan pembinaan dan waskat secara berjenjang terhadap anggota yang terindikasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba dengan cara rehabilitasi dengan koordinasi fungsi terkait.
Memperkuat dan memperketat kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Polri sebagai upaya untuk terus menjaga komitmen dan integritas anggota.
Melaksanakan razia di tempat tertentu yang diprediksi sebagai tempat lahgun narkoba yang melibatkan anggota Polri.
Memperkuat aspek pengawasan internal dan pembinaan yang dilakukan oleh atasan langsung maupun rekan kerja dalam upaya pencegahan dini lahgun narkoba berupa kepedulian terhadap anggota yang mulai berperilaku negatif seperti malas apel, kinerja menurun, tidak memperhatikan penampilan perorangan, menutup diri terhadap lingkungan, emosional dan terjadi konflik rumah tangga.
Meningkatkan koordinasi antara fungsi reserse, narkoba, BNN, BNNP, BNNK, Pom TNI dalam hal pengungkapan lahgun narkoba yang melibatkan anggota TNI/Polri.
Memberikan reward terhadap anggota yang berhasil ungkap jaringan narkoba yang melibatkan anggota PNS/Polri dan punishment terhadap anggota yang menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi narkoba dan terlibat jaringan organisasi narkoba serta memfasilitasi atau menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam membekingi lahgun dan peredaran gelap narkoba.
Tidak memberikan toleransi kepada pers yang lahgun narkoba atau terlibat langsung dalam peredaran narkoba dengan cara diberikan tindakan tegas berupa pemecatan dan pemidanaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Melaksanakan percepatan untuk segera menerbitkan kep PTDH terhadap personel yang sudah diputus berupa rekomendasi PTDH PD sidang KEPP terkait lahgun dan peredaran gelap narkoba.Kapolres Wajo AKBP Muh Islam yang dihubungi awak media ini terkait hal tersebut diatas mengatakan kalau pihaknya sementara menunggu instruksi atau petunjuk dan perintah dari pimpinan dan akan menunggu hasil koordinasi dengan pihak Polda Sulsel terkait hal untuk pelaksanaan tes urine bagi seluruh jajaran dan personil yang ada di wilayah hukum Polres Wajo.
“Kami sementara menunggu informasi dan koordinasi selanjutnya dan petunjuk dari pimpinan dan Polda Sulsel terkait rencana pelaksanaan tes urine”.Ucap Muh Islam saat dihubungi via selulernya oleh media ini.
