Sengkang – Tak terasa kepemimpinan Bupati Wajo, H. Amran Mahmud bersama Wakilnya H. Amran, SE, masuki masa kerja dua tahun menjalankan tugas sebagai orang nomor satu dan nomor dua di Bumi Lamaddukelleng terhitung sejak dilantik pada tanggal 15 Februari 2019 lalu oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Tentu dalam menjalankan amanah, pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang bertagline PAMMASE ini memiliki berbagai Prestasi, sekaligus berbagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan sesuai visi dan misi serta janji janji politiknya.
Namun, setidaknya, dalam dua tahun pasangan telah merubah wajah Kabupaten Wajo memimpin Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Bumi Lamaddukkeleng.H. Amran Mahmud-H.Amran,SE tak terlepas dari berbagai kekurangan dan ketidakmampuaannya, tentunya mendapat apresiasi dan pujian dari berbagai pihak atas prestasinya memimpin pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Pada tahun pertama, PAMMASE berhasil lolos dari devisit anggaran sebesar Rp. 67 Miliar melalui rasionalisasi anggaran dan transparansi anggaran pada setiap OPD dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Pada saat yang sama, berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 134.000.960.836 menjadi Rp.142.128.537.381 pada tahun 2019, artinya ada kenaikan sebesar Rp.8.119.576.545.
Langka besar lainnya diawal kepemimpinannya adalah menata birokrasi pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang struktur organisasi, dimana sebelum penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2019 jumlah OPD sebanyak 32 OPD menjadi 27 OPD. Tujuaannya mengurangi anggaran rutin agar porsi anggaran untuk publik lebih besar serta mewujudkan layanan birokrasi yang miskin struktur tapi kaya fungsi.
Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pada tahun pertama, capaian pembangunan infrastruktur mencapai 77,524 Km yang tersebar disejumlah wilayah.
Untuk sektor kesehatan, berhasil menghadirkan layanan kegawat daruratan melalui layanan Oto Dottoro, pada tahun pertama terdapat lima unit Oto Dottoro yang ditempatkan di sejumlah Puskesmas.
Dan juga puluhan miliar asset daerah berupa gedung, tanah, dan kendaraan berhasil diselamatkan melalui penertiban asset yang pengelolaannya tidak sesuai aturan.
