POLEWALI — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar mencium ketidakharmonisan antara Eksekutif dan legislatif menyusul pengesahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disahkan melalui mekanisme payung hukum peraturan kepala daerah (Perkada).
Ketua HMI Cabang Polman Muh Ridwan, mengatakan, Langkah ini di ambil jika pihak eksekutif dan legislatif tidak menuai kesepahaman, tentu keputusan ini tak terlepas dari hambantan Dan resiko yang dapat saja menimpa jalannya roda pemerintahan, khususnya komunikasi politik antara pihak legislatif dan eksekutif yang diharapkan harmonis demi kepentingan rakyat tak lagi terwujud, Juga karna adanya pembatasan belanja dalam mekanisme payung hukum perkada maka kelancaran pembangunan kabupaten polman dalam satu tahun anggaran dipastikan akan terkendala..
“Kami menduga dua lembaga ini dalam hal tidak menuia kesepahaman karena tidak matang dalam hal menjalankan tugasnya, serta terkesan saling menonjongkal ego masing masing,” Kata Ridwan, Sabtu 26 Februari 2022.
Melihat hal tersebut, olehnya itu, kata Ridwan, Kami yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam kabupaten Polman mendesak pihak eksekutif sebagai penanggung jawab penuh Perkada APBD untuk tetap memprioritaskan penggunaan anggaran kepada hal yang prioritas dan wajib sebagai mana ketentuan yang berlaku..
“Kami dari himpunan mahasiswa Islam meminta kepada semua elemen untuk ikut andil dalam pengawasan penggunaan PERKADA APBD,”Jelasnya
HMI Cabang Polman, Kata Ridwan, juga mendorong agar dokumen PERKADA APBD agar dapat di sosialisasikan dan transparansi terhadap masyarakat..
“Jika kemudian ini tidak segera dilakukan maka kami dari himpunan mahasiswa Islam akan mengambil langkah yang sesui dengan koridor Hukum,”Tutupnya.(aco)
