RAKYATTA.CO, POLMAN — Puluhan Aktivitas Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman menggelar aksi demo terlihat indikasi Adanya Permainan Dalam Proyet Tribun Pancasila, Jumat 4 Maret 2022.
Aksi yang di gelar di depan Kantor Dinas PUPR Jln. Gatot Subroto Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman dipimpin langsung Muh. Alwin Sebagai Korlap.
Dalam aksinya massa menuntut dan meminta Kepada Bupati Polewali Mandar H Andi Ibrahim Masdar untuk segera mencopot Kadis PUPR.
Menurut Muh. Alwin selaku Koordinator Lapangan, menduga adanya permainan dalam proyet tribun pancasila yang anggarannya senilai 3,2 Milyar.
“Menurut kami ini tidak masuk akal dengan bangunan tribun pancasila seperti itu. Pada saat kami investigasi ke PUPR dan meminta data, pihak PUPR mengatakan tidak enak dengan pihak ke lll,” kata Alwin.
Masih kata, dia, pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar kali ini di beri nama “Maret Menggugat”. Mahsiswa sebagai agen of change,sosial kontrol dan penjaga moral bangsa adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia.
“Jargon ini senantiasa menjadi pelekat kepada generasi terpelajar sebab tanggung jawabnya kepada ilmu pengetahuan yang di dapatkan di kampus maupun di luar kampus.. daya kritis yang ada pada mahasiswa adalah konsekuensi logis yang berimplikasi kepada kepekaaan sosialnya yang pada gilirannya akan berupaya menggali sedalam mungkin setiap arah kebijakan yang ada di tempat iya berasal.. begitu pula yang dilakukan HMI cabang Polman untuk hadir melakukan kontrol kebijakan dan pembangunan di kab Polman,” Ujarnya
Olehnya itu, Kata Dia, Dugaan adanya permainan proyek Tribun Pancasila anggaran THN 2021
Pembangunan proyek tribun Pancasila yang terbilang tak logis dan melanggar etika publik, sebab dibangun di masa pendemi padahal percepatan pemulihan ekonomi pasca covid mesti menjadi prioritas utama oleh pemkab Polewali mandar.
“Selain daripada dari segi etik juga dalam analisa kami proyek yang memakan anggaran 3,2 inipun penting untuk di lakukan pemeriksaan. Dan membuka ke publik secara berani agar dugaan adanya permainan dapat dipertanggung jawabkan langsung kepada masyarakat. Dan tentu apa yang kami inginkan untuk mendapatkan akses informasi mengenai data dijamin oleh UU sebagai mana UU Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik yang memuat asas dan tujuan pasal 2 ayat (1) “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik,” katanya.
Olehnya itu kami yang terhimpun dalam organisasi HMI meminta dengan tegas kepada Pihak dinas PUPR untuk membuka dokumen perencanaan, kontrak dan DPAnya dapat dibuka dan di akses..
“Hal ini adalah bagian yang penting dan mendesak agar pemerintah daerah selaku pengguna anggaran secara langsung dapat mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai prinsipal dalam hubungan pemerintah dan masyarakat. Dan tentu sebagai upayah kita untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih dekat. Serta mendorong pemerintahan yang bersih dari tindak pidana Korupsi,” jelasnya Dalam orasinya.(aco)
