POLMAN — Alainsi Serikat Mahasiswa dan Masyarakat kabupaten Polman menggelatr aksi Demo didepan kantror DPRD Kabpaten Polman, Jumat 2 September 2022.
Iklan Bersponsor Google
Aksi yang dipimpin Rivai selaku penaggung jawab tersebut secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berantas mafia BBM dan Migas secara tegas.
Dalam Orasinya, Rivai mengatakan, Beberapa tahun terakhir kita diperhadapkan pada situasi pandemi yang tentu berakibat pada ketidakstabilan ekonomi, bukannya berusaha menstabilkan perekonomian dan menahan inflasi pasca pandemi, pemerintah justru mewacanakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam hal ini solar dan pertalite. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BBM sebagai sumber energi dalam proses produksi akan berimplikasi pada komoditas pangan lainnya yang tentu semakin memperpuruk kondisi perekonomian masyarakat.
“Tentu kami tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah dengan melihat posisi dilematis yang dihadapinya, tetapi adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, bukan malah_ sebaliknya memperhadapkan rakyat Indonesia pada jurang kesengsaraan,”Kata Dia.
Masih dalam orasinya, Kami sadar, rencana kenaikan BBM tidak lepas dari pengaruh ekonomi politik global yang tengah dilanda krisis. Krisis sisa-sisa pandemi yang belum tertambal, ditambah lagi situasi politik internasional yang tengah memanas antara Rusia dan Ukraina. Rusia merupakan salah satu produsen dunia minyak bumi )dan industri pertambangan seperti nikel dan aluminium. Sedangkan, Ukraina adalah eksportir utama gandum dunia, termasuk Indonesia. Embargo perdagangan terhadap Rusia dipastikan akan membuat harga minyak meroket dan diperkirakan mencapai 100 AS per barel.
“Selain harga minyak, harga komoditas gandum juga akan mengalami kenaikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, Ukraina berada di urutan pertama sebagai pengimpor gandum di Indonesia yaitu sebanyak 10, 299 juta ton. Kondisi ini semakin diperparah oleh konflik kawasan antara China dan Taiwan, di mana kita tahu kedua negara tersebut adalah penanam modal asing peringkat 3 dan 10 di Indonesia,” Kata dia.
Dalam APBN harga minyak mentah dunia, semula diasumsikan US$100 per barel ternyata_ realisasinya US$105 per barel. Sedangkan, konsumsi pertalite naik dari kuota 23,05 juta kiloliter menjadi 29,07 juta kiloliter, sementara solar dari target 15,1 juta kiloliter menjadi 17,44 juta kiloliter. Diperkirakan kuota pertalite akan habis pada bulan September sedangkan solar akan habis pada bulan Oktober.
“Keterbatasan kuota BBM dan tidak sejalannya dengan terget pemakaian menjadi bukti bahwa mafia BBM dan gas masih bercokol bebas merecoki kesejahteraan rakyat. Pemerintah sepertinya belum benar-benar tegas dalam mempberantas praktik monopoli ekonomi ini. Belum lagi tidak tepatnya sasaran pemakaian BBM dan Gas bersubsidi yang seharusnya diperuntuhkan bagi masyarakat tidak mampu,’Ujarnya.
Pembengkakan kuota BBM bersubsidi pertalite dan solar akibat kelalaian pemerintah dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi. BBM bersubsidi yang harusnya diperuntukkan untuk rakyat miskin dan kurang mampu, tetapi realitanya banyak di konsumsi oleh kalangan atas.
“Penggunaan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Data menunjukkan, pertalite, 86 persen di konsumsi oleh rumah tangga dan 14 persen dunia usaha. Dari 86 persen porsi rumah tangga, 80% dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang dinikmati rumah tangga miskin,’Ucapnya.
Selain itu, persoalan lain adalah beban utang negara Indonesia yang terus mengalami pembengkakan, yakni berada di angka Rp 7.014,58 triliun pada akhir Februari 2022 dengan rasio utang pemerintah terhadap produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,17 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan posisi utang per 31 Januari 2022 yang berada di angka Rp 6. 919,15 triliun atau 39,63 persen dari PDB. Ini artinya ada pertambahan utang sebanyak Rp 95,43 triliun dalam waktu satu bulan Defisit anggaran yang terus menerus mengakibatkan pemerintah harus bergantung pada utang luar negeri. Lama kelamaan tumpukan utang semakin tinggi dan mau tidak mau pemerintah akan melakukan pengetatan anggaran dengan menaikkan pajak atau mencabut semua subsidi publik. Yang perlu ditekankan adalah ; Tumpukan utang dan inflasi merupakan dua kombinasi sempurna yang bisa mengguncang kestabilan negara.
“Apapun yang menjadi dalih dari keputusan ini, rakyat yang akan dan selalu menanggung akibatnya. Bagi rakyat kenaikan BBM di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih pasca pandemi adalah paket komplit penghisapan dan penindasan yang tak berkesudahan,”Pungkasnya.(Aco)
Iklan Google AdSense
